Ambon, Lintas-berita.com, – Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Ambon, dengan mengusung tema “Sinergi Pusat Dan Daerah membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Pada Peringatan yang dihadiri ASN dan Non ASN lingkup pemprov Maluku, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, otonomi daerah menjadi sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat integrasi nasional.
“Hari Otda merupakan momentum penting dalam merefleksikan tujuan otonomi daerah dan juga berdampak meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan,” ujar Mendagri dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wagub Abdullah Vanath.
Mendagri memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
“Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif berbagai pihak inilah, yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola daerah yang responsif, transparan dan akuntabel,” ujar mendagri.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia adalah Negara Besar, bukan hanya dari segi luas wilayah, dan jumlah penduduk, tetapi jugadari keberagaman budaya, sumber daya alam dan potensi daerahnya.
“Kehebatan ini tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan Pemerintahan,” ujar Mendagri seraya menegaskan,, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa, sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi.
Karena itu, dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka pada peringatan Hari Otonomi Daerah tahun 2025, diangkat tema “Sinergi Pusat Dan Daerah membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dirinya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Mari kita jadikan Otonomi Daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan”,” ujar Mendagri.
Ia mengingatkan Visi Arah kebijakan strategis sebagaimana yang telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, bahwa langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan disetiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas 2045.
Mendagri juga menegaskan beberapa hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama seluruh pihak, baik di pusat maupun daerah untuk mengharmonisasikan gerak langkah pada tataran Implementasi.
Delapan hal strategis itu yakni pertama: Mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan SDM, pertanian, akses distribusi, pemasaran, serta mengoptimalkan lahan pertanian.
Kedua: Mewujudkan semua lembaga energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi efisiensi dan dukungan kebijakan, dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
Ketiga: pengelolaan sumber daya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan.
Keempat: Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dan melayani masyarakat dengan berintegrasi.
Kelima: Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah swasta dan akademisi.
Keenam: peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama, yakni pemerataan akses infrastruktur beasiswa dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik, termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi, melalui program pemberian makan bergizi gratis.
Ketujuh: Upaya mewujudkan pelaksanaan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan, diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan-jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pendengaran stunting dan gizi buruk.
Delapan: Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Untuk langkah reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penguatan akuntabilitas, diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengolahan anggaran, pembuatan sistem pengawasan internal dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi. (LB-02)
