Jakarta, Lintas-berita.com, – Kepala daerah dari seluruh Indonesia berkumpul dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 untuk menyelaraskan agenda pembangunan nasional dengan kebutuhan daerah.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi kebijakan lintas level pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Bupati Maluku Barat Daya (MBD) Benyamin Thomas Noach menghadiri kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Rakornas dibuka Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri jajaran kabinet, pimpinan kementerian dan lembaga, serta kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari seluruh Indonesia.
Benyamin hadir bersama Wakil Bupati MBD Agustinus L. Klikily, Ketua DPRD Petrus A. Tunay, Kepala Kejaksaan Negeri Efrivel, Kapolres AKBP Budhi Suriawardhana, serta Dandim 1511 Pulau Moa, Letkol Nuriman Siswandi.
Kehadiran pimpinan daerah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 dirancang sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah kebijakan pusat dan daerah.
Kemendagri menempatkan forum ini sebagai sarana pemberian arahan kepada kepala daerah dan Forkopimda dalam mendukung program prioritas Presiden, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta penguatan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
Di sela kegiatan, Benyamin mengatakan Rakornas memiliki peran penting dalam menyelaraskan arah pembangunan nasional dengan kondisi dan potensi daerah.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi agar kebijakan yang dijalankan saling mendukung dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Benyamin, arahan Presiden serta paparan para menteri dan pimpinan lembaga menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan pada 2026.
Pemerintah Kabupaten MBD, kata dia, siap mendukung implementasi program prioritas nasional, sesuai kewenangan daerah dengan tetap mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Selain mengikuti arahan Presiden, peserta Rakornas juga terlibat dalam diskusi tematik mengenai isu strategis nasional, seperti kedaulatan pangan, ketahanan energi, dan penguatan ekonomi daerah. (LB-01)
