Ambon, Lintas-Berira.com,– Dinas Perikanan dan Perikanan Provinsi Maluku dengan Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-Maluku maupun unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan di Maluku gelar kegiatan Rapat Kordinasi (Rakor) Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024,
Dalam rakor tersebut, dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku,
Gelar acara kegiatan tersebut Gubernur Maluku , yang diwakili Asisten I Gubernur Maluku Djalaluddin Salampessy Senin (22/4/2024) yang berlangsung di lantai 5 hotel Cantika Kebun Cengkih , Ambon.
“Mengawali sambutan ini, Salampessy mengatakan, kegiatan “Rapat Koordinasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Tahun 2024” yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, bahwa telah kita ketahui bersama, secara geografis Provinsi Maluku memiliki luas wilayah ± 712.479,6 Km2, dimana luas lautan mencapai 658.294,69 Km2 atau 92,4% dari luas keseluruhan wilayah.jelasnya
” Disamping itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022, dimana estimasi potensi sumber daya ikan di 3 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) di Provinsi Maluku antara lain WPP NRI 714, WPP.NRI 715, dan WPP NRI 718 adalah sebesar 4.386.836 ton, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 3.287.179 ton.
Lanjut, Prtensi tersebut memberikan kontribusi sebesar 39% bagi potensi sumber daya ikan secara nasional.
Disisi lain, terdapat kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan 2021-2024 berbasis ekonomi biru antara lain, Memperluas kawasan Konservensu Laut,Penangkapan Ikan terukur Berbasis Kuota, Pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, serta pengawasan dan pengendalian kawan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Pembersihan sampah plastik di laut.tuturnya
Dengan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki Provinsi Maluku tersebut,maka melalui kegiatan ini, ada beberapa hal yang perlu disampaikan ,” pembangunan yang berbasis kelautan dan perikanan yang merupakan tumpuan pembangunan Provinsi Maluku sebagai salah satu pilar penting yang mendukung pembangunan nasional ,harus mampu merealisasikan setiap kebijakan yang ditetapkan.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis Saruan Kerja Perangkat Daerah (Resnstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku akan lebih terarah untuk menjawab Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku masa Kepemimpinan 2019-2024.ungkapnya
Salampessy juga mengajak semua secara serius mencermati perkembangan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang telah kita lakukan melalui program dan kegiatan di Maluku dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD maupun DAK, secara khusus sampai saat ini dilakukan sebagai kegiatan untuk tahun 2024, sehingga apa yang diharapkan dapat terpenuhi.
Ditambahkan” kegiatan yang sedang berjalan ,serta adanya saran dan rekomendasi atas kebijakan perencanaan program dan kegiatan, dan sub kegiatan untuk tahun mendatang,” pungkasnya.(LB.04)
