Tiakur, Lintas-Berit.com, – Kepala Kecamatan (Camat) Camat Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Frangky Nahakwain menyoroti minimnya fasilitas imigrasi di perbatasan, khususnya pada Desa Ustutun di Pulau Lirang yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste.
“Di Atauro, Timor Leste semua fasilitas sudah lengkap, baik imigrasi, karantina, bea cukai dan pihak keamanan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan di Pulau Lirang, tidak ada fasilitas negara negara disana, padahal ini daerah paling dekat ke Timor Leste,” kata Camat Frangky Nahakwain, di Tiakur, Rabu (7/5/2025).
Pernyataan Camat Frangky Nahakwain itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan antara Pemkab MBD dengan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin di ruang kerja Bupati MBD, Rabu (7/5/2025).
Dia menjelaskan hubungan masyarakat Wetar dan Lirang dengan Timor Leste sudah terjalin sejak lama, bahkan sebelum Negara itu merdeka dan lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi, sehingga hubungan antarmasyarakat Wetar dengan Timor Leste tetap terjalin.
Karena itu menurutnya dibutuhkan Pos Imigrasi sehingga mempermudah hubungan kekerabatan antar masyarakat kedua negara.
“Arus keluar masuk barang dan orang di Lirang dan Atauro Di Timor Leste yang berjarak hanya 15 menit dengan speedboat, sangat tinggi, bahkan karena hubungan kekerabatan membuat semuanya sudah berjalan sejak lama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, selain hubungan kekeluargaan, terjadi hubungan perdagangan walaupun bentuknya barter atau pertukaran hasil bumi, serta pelayanan kesehatan.
“Terkadang karena alasan kemanusiaan, sering pasien dari Wetar juga di rujuk hingga ke Atauro, untuk mendapatkan penanganan kesehatan, mengingat letaknya lebih dekat dibanding harus dibawa ke ibukota kabupaten,” tandasnya.
Ia berharap, Pos Imigrasi dapat dibangun di Pulau Lirang sehingga dapat mempermudah dan memperlancar hubungan antar kedua negara.
Dia menambahkan masyarakat di Kecamatan Wetar Barat menyambut positif rencana pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di wilayah itu. Langkah itu dinilai strategis untuk memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Maluku, Affandy Hasanussi mengatakan, rencana pembangungan Pos Imigrasi di MBD sangat positif dan segera akan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Badan Pengelolaan Perbatasan Negara.
“Kami akan menyesuaikan dengan agenda Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa yang rencananya akan ke MBD untuk meluncurkan TPI dan Pos Imigrasi, sekaligus penyerahan hibah lahan dari Pemkab MBD,” jelasnya. (LB-01)
