Ambon, Lintas-Berita.com, – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, mendorong pemerintah provinsi Maluku, untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap manajemen pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr M. Haulussy, Kudamati Ambon.
“Kondisi layanan kesehatan di RSUD di berbagai daerah di Maluku cukup memprihatinkan, terutama RSUD M. Haulussy, Kudamati Ambon, perlu segera diperbaiki manajemen pengelolaannya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Welhelm Kurnala, kepada wartawan di Ambon, Selasa (20/5/2025).
Kurnala menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi layanan kesehatan di berbagai daerah di Maluku yang memprihatinkan. Hal ini didapati setelah Komisi IV melakukan kunjungan di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Sektor kesehatan, menurut Kurnala, seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selain kualitas pelayanan yang belum optimal, banyak rumah sakit juga mengalami kekurangan obat-obatan yang dibutuhkan pasien, dikarenakan kebijakan efiensi anggaran yang dilakukan.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah telah berdampak signifikan terhadap pelayanan di rumah sakit milik daerah, termasuk RSUD Haulussy, serta memperburuk kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Ketika efisiensi diterapkan, harus dipastikan bahwa pelayanannya tidak dikorbankan. Yang terjadi rumah sakit tetap menerima pasien, tapi tidak dibarengi dengan ketersediaan obat dan alat medis, sehingga mengganggu layanan,” katanya.
Ia mencontohkan, dua minggu lalu RSUD Haulussy mengalami kekosongan cairan untuk cuci darah, yang merupakan kebutuhan vital bagi pasien gagal ginjal, sehingga akhirnya pasien harus dirujuk ke RSUP Dr. Johanis Leimena.
“Kondisi seperti ini menunjukkan adanya krisis serius dalam tata kelola manajemen RSUD Haulussy. Ada banyak masalah yang tidak bisa didiamkan. Salah satu yang paling krusial adalah buruknya manajemen, dan kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan,” kata Kurnala.
Kurnala menyatakan perlu ada perombakan besar-besaran dalam sistem manajemen RSUD. Tidak bisa lagi dibiarkan kondisi seperti ini,” tegas Kurnala.
Ia menyatakan, pihaknya akan memanggil dinas-dinas terkait setelah proses pengawasan di lapangan rampung, guna meminta penjelasan serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan.
Seluruh hasil pengawasan dan temuan Komisi IV di lapangan itu, tambah Kurnala juga akan disampaikan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, sehingga menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti dan diperbaiki di masa mendatang
Ia berharap, sektor kesehatan tidak lagi di pandang sebelah mata, karena keberadaannya sangat strategis dalam membentuk kualitas SDM yang unggul dan kompetitif.
“Pendidikan dan kesehatan itu adalah ujung tombak dari pembentukan SDM. Kalau kita ingin Maluku sejajar dengan provinsi lain, dua sektor ini harus menjadi perhatian utama. Jangan main-main dengan pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Pelayanan kesehatan di Maluku harus terus di dorong agar lebih maksimal, baik dari segi fasilitas, ketersediaan obat, hingga sumber daya tenaga medis.
“Kesehatan ini harus benar-benar kita push. Kita ingin ke depan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin optimal dan profesional. Jangan sampai masyarakat terus jadi korban karena sistem yang tidak berjalan baik,” ujar Kurnala. (LB-04)
