Ambon, Lintas-berita.com,-
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, meminta Kepolisian Daerah Maluku dan jajaran Polres di wilayah setempat untuk sigap mengantisipasi potensi konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul sejumlah peristiwa di beberapa wilayah Maluku, termasuk kasus dugaan kekerasan yang dilakukan oknum anggota Korps Brigade Mobil terhadap seorang siswa di Tual yang berujung meninggal dunia.
Solichin menyayangkan kejadian tersebut dan meminta agar oknum Brimob diproses secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganannya.
Ia menegaskan bahwa pelaku harus diberikan sanksi berat untuk memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban.
Pernyataan itu disampaikan Solichin kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, pada Senin (2/3/2026).
Ia menilai proses hukum yang terbuka penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Selain itu, ia juga menyinggung situasi di Piditan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang sempat memanas. Ia mengimbau kelompok masyarakat yang bertikai agar menahan diri, terlebih saat ini masih dalam suasana bulan suci Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang.
Solichin turut meminta aparat keamanan, termasuk Kapolda dan Kapolres setempat, melakukan deteksi dini guna mencegah potensi konflik meluas.
Terkait konflik di Kabupaten Maluku Tengah antara Desa Hitu dan Desa Mamala, Komisi I DPRD Maluku telah turun langsung meninjau lokasi kejadian. Dari hasil peninjauan, sebanyak 12 rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan akibat terbakar.
Komisi I juga telah berkoordinasi dengan kepala desa, Pemerintah Daerah Maluku Tengah, serta Pemerintah Provinsi Maluku untuk mendorong pemberian bantuan kepada warga terdampak, khususnya korban yang rumahnya terbakar, guna meringankan beban masyarakat dalam proses perbaikan rumah mereka.(LB.04)
