AMBON, Lintas-berita.com,-Pemerintah Kota Ambon mulai memperkuat transformasi digital dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur melalui peluncuran PROKLAMASI (Portal Rekapitulasi dan Monitoring Infrastruktur Terintegrasi), Selasa (17/11/2026).
Portal ini dihadirkan sebagai instrumen strategis untuk membangun sistem pendataan infrastruktur yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses guna mendukung perencanaan, pengawasan, serta pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan modern.
Menurutnya, setiap organisasi pemerintahan dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terukur.
Ia menjelaskan, manajemen pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan perencanaan dan pelaksanaan program, tetapi harus didukung sistem pengorganisasian, pemantauan, evaluasi, serta pengawasan secara berkelanjutan.
“Organisasi harus terus melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Sebab, kemajuan teknologi merupakan peluang sekaligus alat bantu untuk memastikan pekerjaan menjadi lebih efektif, efisien, dan terarah,” ujarnya.
Bodewin juga menyoroti meningkatnya partisipasi dan sikap kritis masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah. Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.
Kondisi tersebut, katanya, menuntut pemerintah untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan, salah satu aspek penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan adalah ketersediaan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa dukungan data yang akurat, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan persoalan dan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau data tidak benar, maka rumusan kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat. Karena itu, data merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Melalui PROKLAMASI, Pemkot Ambon berharap persoalan pendataan infrastruktur yang selama ini masih tersebar di berbagai perangkat daerah dapat diatasi melalui satu sistem informasi yang terintegrasi.
Portal tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran lebih komprehensif mengenai kondisi infrastruktur di Kota Ambon, termasuk panjang jalan, tingkat kerusakan jalan dalam kategori ringan, sedang hingga berat, serta berbagai data infrastruktur lainnya.
Ketersediaan data tersebut diharapkan memudahkan pemerintah mengidentifikasi persoalan, menetapkan skala prioritas, dan menentukan kebutuhan penanganan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Selain memperkuat sistem pendataan, Bodewin berharap PROKLAMASI dapat meningkatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam menindaklanjuti laporan dan keluhan masyarakat terkait persoalan infrastruktur.
Ia mencontohkan, laporan masyarakat mengenai kerusakan jalan harus dapat ditangani melalui mekanisme koordinasi yang jelas. Dengan demikian, instansi teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dapat melakukan tindak lanjut secara lebih cepat dan tepat.
“Melalui portal ini, kita berharap dapat mengetahui secara jelas kondisi infrastruktur di Kota Ambon. Dengan data yang tersedia, akan lebih mudah bagi pemerintah merumuskan kebijakan dan menentukan intervensi yang tepat,” ungkapnya.
Peluncuran PROKLAMASI menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Ambon mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan pembangunan.
Dengan sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan laporan sektoral, tetapi memiliki basis data bersama yang dapat digunakan untuk mendukung perencanaan, menentukan prioritas pembangunan, serta mengevaluasi pelaksanaan program infrastruktur di Kota Ambon.
(LB.04)







