AMBON, Lintas-berita.com,-Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menyiapkan skema pemberian insentif hingga Rp100 juta bagi kecamatan yang berhasil menunjukkan prestasi dalam percepatan penurunan angka stunting. Kebijakan tersebut direncanakan akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa upaya percepatan penurunan stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, tetapi merupakan kewajiban seluruh pemimpin wilayah, mulai dari camat, raja, kepala desa hingga lurah.
Rencana pemberian insentif tersebut disampaikan Bodewin saat memimpin apel bersama jajaran Pemkot Ambon, Senin (16/11/2026). Kegiatan itu sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada kecamatan, desa, negeri dan kelurahan atas kontribusi mereka dalam mendukung percepatan penurunan stunting.
Dalam skema yang tengah dikaji, setiap kecamatan berpeluang memperoleh insentif sebesar Rp100 juta. Sementara desa, negeri dan kelurahan direncanakan mendapatkan Rp50 juta apabila berhasil memenuhi kriteria prestasi yang ditetapkan.
Menurut Bodewin, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan persaingan positif ant wilayah sekaligus mendorong setiap program penanganan stunting agar menghasilkan capaian yang nyata dan terukur.
“Penanganan stunting tidak boleh hanya menjadi kegiatan rutin untuk memenuhi kewajiban program pemerintah. Setiap wilayah harus menunjukkan keterlibatan melalui langkah konkret, terutama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta mendampingi keluarga yang membutuhkan perhatian khusus,” tegasnya.
Ia mengingatkan, apabila skema insentif tersebut direalisasikan, anggaran yang diberikan wajib dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama memperkuat program pencegahan dan penanganan stunting.
Karena itu, pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan diminta membangun koordinasi dengan puskesmas serta kader kesehatan agar pemanfaatan anggaran tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bodewin juga menekankan bahwa keberhasilan menurunkan angka stunting merupakan hasil kerja kolektif, bukan prestasi satu pihak. Tenaga kesehatan, kader Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Tim Penggerak PKK hingga kelompok dasawisma memiliki peran penting dalam memastikan pendampingan keluarga berlangsung secara berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tim Penggerak PKK Kota Ambon serta seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Meski angka stunting di Kota Ambon menunjukkan tren penurunan, Bodewin mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri. Penguatan pendampingan keluarga, peningkatan keterlibatan masyarakat dan sinergi lintas sektor harus terus ditingkatkan.
“Penghargaan ini merupakan simbol apresiasi atas kerja bersama seluruh unsur di wilayah. Penanganan stunting adalah prioritas nasional yang membutuhkan komitmen berkelanjutan dan tindakan nyata hingga ke tingkat masyarakat,” tandasnya.(LB.01)







