Ambon, Lintas-Berita.com, – Ketua DPRD Kota Ambon, Mourits Tamaela memandang perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja OPD yang bertugas mengumpulkan pendapatan daerah, menyusul tidak tercapainya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama tahun 2024.
“Tidak tercapainya realisasi PAD tahun 2024 menjadi penyebab utama sejumlah kewajiban belanja pemerintah kota tidak dapat direalisasikan. Kami sudah mengingatkan sejak lama tetapi upaya untuk meningkatkan kinerja belum terlihat signifikan,” kata Tamaela, Rabu (15/1/2025).
Penegasan itu disampaikan Mourits Kepada wartawan usai memimpin penutupan masa sidang pertama dan pembukaan masa sidang II tahun 2024-2025, di Gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (15/01/2025).
Dia menyatakan perlu dilakukan evaluasi secara mendalam terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, terutama kinerja OPD pengumpul.
Menurutnya, pemerintah kota harus menerapkan sistem reward dan punishment yang tegas bagi pimpinan OPD, terutama yang bertugas mengumpulkan pendapatan daerah.
Dia menyatakan, reward atau penghargaan perlu diberikan kepada OPD yang sungguh-sungguh bekerja untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan, berupa penambahan anggaran.
Sebaliknya punishment atau hukuman diberikan bagi OPD yang tidak serius bekerja untuk merealisasikan capaian PAD, berupa evaluasi kinerja hingga terberat adalah pergantian pimpinan OPD.
“Jadi kami minta kepala daerah memberlakukan reward dan punishment. Hal ini juga akan disampaikan juga kepada pak Bodewin Wattimena dan ibu Elly Toisutta setelah keduanya dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2025-2030,” tegas Tamaela.
Dia menegaskan, DPRD Kota Ambon akan memberikan dukungan penuh kepada wali kota dan wakil wali kota terpilih, dengan menempatkan pejabat berkompeten dan berkualitas serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah, agar lebih meningkat di tahun-tahun mendatang.
Tamaela menilai, ada beberapa hal yang membuat PAD Kota Ambon tidak mencapai target yaitu semangat kerja untuk OPD pengumpul tidak berjalan dengan baik, kebanyak OPD menganggap mereka ASN sehingga kerja yang dilakukan biasa-biasa saja, serta penempatan ASN dan pejabat di masing-masing OPD tidak sesuai disiplin ilmu.
“Jadi tentunya kita akan kawal dan memberikan atensi serta suport kepada wali kota dan wakil Wali kota yang baru untuk melihat persoalan ini secara serius,” Ujar Tamela (LB-04)
