Gubernur Maluku Terpilih Harap Bank Dunia Bantu Atasi Kebutuhan Dasar Masyarakat

Ambon, Lintas-berita.com – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Maluku terpilih periode 2025-2030, Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath, mengharapkan dukungan Bank Dunia untuk mengatasi berbagai kebutuhan mendasar masyarakat di provinsi tersebut.

Harapan tersebut disampaikan Gubernur terpilih, Hendrik Lewerissa saat bertemu perwakilan Bank Dunia di di Indonesia Stock Exchange (IDX) Tower, Jakarta pada Kamis 23 Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wagub Abdullah Vanath didampingi Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie, sedangkan Perwakilan Bank Dunia yang hadir yaitu Kulwinder Singh Rao (Lead Transport Specialis), Vikas Choudary (Program Leader for Sustainable Development), Aldian (senior Transport Engineer) serta Irma Magdalena Setiono (Senior water supply & sanitasion specialist).

Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban dan kehangatan itu, Gubernur terpilih mengharapkan adanya kerjasama Bank Dunia dengan Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya terkait program kebutuhan dasar masyarakat Maluku seperti transportasi laut, air bersih, penanganan sampah dan sanitasi/air limbah.

“Kami juga harapkan Bank Dunia dapat melakukan studi kelayakan terhadap proyek-proyek yang berpotensi dikerjakan di Maluku dengan dibiayai dari dana hibah Bank Dunia,” ujar Hendrik.

Harapan itu kata dia, dilandasi keterbatasan fiskal keuangan daerah Maluku yang menyebabkan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, sangat terbatas.

Keterbatasan kemampuan pemprov Maluku membiayai program pembangunan antara lain disebabkan ketergantungan pada dana transfer pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil, belanja pegawai yang tinggi, ketimpangan fiskal antar daerah serta pembatasan pada akses pembiayaan.

“Keterbatasan fiskal keuangan daerah ini berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur, kualitas pelayanan publik yang rendah terutama sektor pendidikan, transportasi dan kesehatan, serta ketidakmampuan daerah merespon kebutuhan mendesak seperti bencana alam dan lainnya,” tandasnya.

Karena itu, mengatasi keterbatasan tersebut, menurut Lewerissa, diperlukan strategi seperti peningkatan PAD melalui inovasi pajak dan retribusi, efisiensi belanja daerah, serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta atau melalui skema pembiayaan dengan pihak lain seperti Bank Dunia.

Sedangkan Program Leader for Sustainable Development Bank Dunia, Vikas Choudary, menyambut gembira dan mengapresiasi gerak cepat dan inisiasi Gubernur-Wagub terpilih untuk koordinasi dengan pihaknya Bank Dunia untuk mencari bantuan pembiayaan infrastruktur dasar masyarakat.

Menurut Vikas, Bank Dunia menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota, termasuk Indonesia. Sejumlah proyek pembangunan telah dilakukan di beberapa provinsi antara lain penanganan air bersih dan stunting di Papua, perlindungan mangrove di Sumatera Utara, pembangunan Jembatan Suramadu di Jawa Timur.

“Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu proyek dapat didanai bank dunia, seperti harus sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan serta fokus pada pengurangan kemiskinan, pertumbuhan inklusif, dan keberlanjutan lingkungan,” tegasnya.

Selain itu, penyusunan proposal proyek yang komprehensif, termasuk studi kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial; Dokumen proyek harus menjelaskan tujuan, dampak, rencana pelaksanaan, dan manfaatnya serta proyek harus mematuhi kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial Bank Dunia (Environmental and Social Framework/ESF).

Sebagai tindaklanjut atas apa yang diharapkan Gubernur terpilih, Vikas berjanji akan mengagendakan kunjungan ke Provinsi Maluku paska pelantikan Gubernur dan Wagub terpilih pada 6 Februari 2025.

“Kami akan mengagendakan jadwal kunjungan ke Maluku setelah Gubernur dan Wagub Maluku terpilih dilantik,” ujarnya menutup pertemuan tersebut. (LB-02)