Pemkot Ambon Minta Maaf THR Tenaga Kontrak Tidak Terealisasi

Ambon, Lintas-berita.com, – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon meminta maaf kepada seluruh tenaga kontrak yang berada di wilayah administrasinya, karena tidak dapat merealisasikan tunjangan hari raya (THR).

Hal tersebut disampaikan Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Robby Sapulette, di ruang kerjanya, Selasa (25/03/25).

“Ini adalah permohonan maaf dari Pemerintah Kota Ambon karena tidak dapat menyediakan anggaran THR tenaga kontrak. Sedianya sesuai dengan dengan PP Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke 13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, itu hanya diberikan bagi DPRD, PNS, CPNS, dan PPPK,” kata Sapulette dalam rilisnya yang diterima media ini.

Dikatakan, atas dasar pertimbangan kondisi keuangan daerah, prioritas yang menjadi fokus saat ini antara lain, merealisasikan kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran dan beban utang, sertifikasi, Alokasi Dana Desa (ADD), Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Gaji Kontrak senilai kurang lebih Rp107,1 miliar.

Untuk menjawab kebutuhan dimaksud, menurut Robby, efisiensi telah dilakukan terhadap belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen, serta menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membatasi serta melakukan efisiensi terhadap program/kegiatan dan belanja tahun 2025 yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi.

“Evaluasi efisiensi terhadap masing – masing OPD akan dilaksanakan sesuai jadwal pada Kamis, 27 Maret 2025 yang di pimpin langsung oleh Wali Kota, Bodewin Wattimena,” ujarnya.

Menurut Sapulette, beban anggaran belanja Pemkot semakin besar juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dengan penundaan waktu penerbitan SK PPPK secara nasional, mengakibatkan daerah kembali wajib menganggarkan item belanja rutin terhadap gaji pegawai kontrak untuk 10 bulan ke depan. Hal ini juga mempengaruhi kebijakan Pemkot terkait THR tenaga kontrak termasuk gaji 13.

Oleh sebab itu, Sekkot berharap kondisi yang dihadapi pemkot saat ini dapat dipahami oleh seluruh tenaga kontrak yang mengabdikan dirinya bagi negara melalui pemerintah Kota Ambon.

“Kita doakan ke depan upaya pemerintah dan didukung oleh masyarakat akan memberikan dampak besar bagi PAD Kota Ambon, supaya memudahkan pemerintah dalam kebijakan pembangunan dan pelayanan publik di kota ini,” demikian Sekkot. (LB-04)

Penulis: Lely H Editor: Jay Adrian
Exit mobile version