Tiakur, Lintas-Berita.com, – Cuaca yang cerah pada Rabu pagi tanggal 23 April 2025, menjadi saksi sejarah terbentuknya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Bertempat di Penginapan Tiakur Beach, Pengurus IDI Cabang MBD periode 2024–2027 resmi dilantik oleh Ketua IDI Maluku Wilayah Maluku dr. Saleh Tualeka.
Acara tersebut mengukuhkan dr. Valda A. Laipeny sebagai Ketua Cabang IDI MBD bersama jajaran pengurus lainnya, sekaligus menegaskan komitmen dokter dan pemkab memperkuat layanan kesehatan di wilayah perbatasan Indonesia.
Pelantikan itu dihadiri tokoh‑tokoh kunci, mulai dari Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Marten Rahakbauw yang mewakili Bupati MBD Benyamin Th Noach, perwakilan Kodim 1511/P. Moa, Polres dan Kejari MBD, hingga pimpinan OPD dan kepala puskesmas se‑Pulau Moa.
Kehadiran lintas sektor tersebut menegaskan dukungan kolektif bagi penguatan sistem kesehatan di daerah perbatasan.
Dalam sambutannya, Ketua Wilayah IDI Maluku, Saleh Tualeka menekankan IDI MBD merupakan cabang ke-11 atau yang terakhir dibentuk di Maluku. Pembentukan bukanlah bentuk ‘pemisahan’, melainkan cermin kemandirian dokter‑dokter MBD untuk mempercepat proses administrasi internal—termasuk rekomendasi pendidikan spesialis—tanpa harus menempuh perjalanan panjang ke Ambon.
Pelantikan juga dinilai sebagai upaya penting dalam menjawab kebutuhan administrasi, advokasi profesi, dan pelayanan masyarakat yang selama ini terhambat karena jarak geografis.
Lebih jauh, Saleh Tualeka mengingatkan peran dokter sebagai agent of development dan agent of social change, bukan sekedar pemberi layanan medis, sehingga wajib bersinergi dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, Pemkab MBD melalui Plt Kadis Kesehatan, Marten Rahakbauw menegaskan komitmen nyata: tiga dokter telah direkomendasikan melanjutkan spesialisasi, dan pada 2026 insentif dokter spesialis akan dinaikkan menjadi Rp50 juta per bulan.
Kebijakan ini telah disampaikan kepada Wakil Menteri kesehatan beberapa waktu lalu, dan diharapkan menjadi game changer dalam menarik talenta medis terbaik ke Bumi Kalwedo.
Di sisi lain, pemkab MBD juga telah menetapkan lima fokus prioritas di bidang kesehatan yakni: Pemenuhan SDM kesehatan, khususnya dokter spesialis; Penguatan sarana dan prasarana layanan; Ketersediaan perbekalan farmasi yang stabil; Pembaruan alat kesehatan penunjang; dan Komitmen pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dari APBD.
Pelantikan itu, dipandang marthen bukan seremoni semata, melainkan tonggak awal kolaborasi lebih erat antara jajaran eksekutif daerah dan profesi kedokteran, untuk mewujudkan layanan kesehatan tangguh, inklusif, dan merata di wilayah terdepan.
Dampak dan Prospek
Beberapa dampak dan prospek yang diperoleh dari pembentukan IDI di MBD antara lain pertama; Akselerasi Administrasi & Pendidikan. Dengan kantor cabang di Tiakur, proses legalisasi SIP, STR, hingga rekomendasi studi lanjut dapat selesai lebih cepat. Efisiensi ini meringankan beban biaya dan waktu dokter, sekaligus membantu rumah sakit menjaga kepatuhan regulasi.
Kedua: Advokasi Profesi di Tingkat Daerah. IDI Cabang MBD berwenang menyuarakan kebutuhan dokter terkait fasilitas, remunerasi, dan keselamatan kerja. Aspirasi tersebut dapat langsung disinkronkan dengan RPJMD maupun Renstra Dinas Kesehatan.
Ketiga: Magnet bagi Dokter Spesialis. Kenaikan insentif hingga Rp50 juta/bulan terhitung 2026 yang ditetapkan Pemkab MBD menjadi daya tarik signifikan. Saat digabung fasilitas rumah dinas dan mekanisme cuti transport, kebijakan ini berpotensi menekan ketimpangan distribusi tenaga ahli antara pusat dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Keempat: Sinergi Lintas Sektor dan Lintas Pulau. Struktur organisasi IDI mempermudah koordinasi program bakti sosial, edukasi kesehatan masyarakat, serta kolaborasi riset penyakit tropis endemik Maluku Barat Daya.
Kelima: Peningkatan Kepercayaan Publik. Masyarakat butuh bukti bahwa pemerintah serius menjaga kesehatan warganya. Hadirnya organisasi profesi yang kuat, lengkap dengan standar etik dan kompetensi terukur, akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap layanan lokal—mengurangi keinginan berobat ke luar daerah.
Marten Rahakbauw juga menegaskan penguatan layanan kesehatan bukan hanya soal gedung megah dan alat canggih. Ia mensyaratkan perubahan paradigma: dokter harus melihat diri sebagai motor pembangunan manusia.
Ketika seorang spesialis anak rutin mengedukasi ibu hamil tentang gizi; ketika seorang ahli penyakit dalam rajin memantau hipertensi warga desa—di situlah perubahan sosial dimulai.
IDI Cabang MBD dapat menjadi knowledge hub yang menumbuhkan budaya belajar berkelanjutan serta etos pelayanan yang humanis. Melalui webinar, lokakarya bersama, hingga publikasi ilmiah tentang penyakit infeksi tropis yang unik di Kepulauan Terselatan, para dokter tidak hanya merawat pasien, tetapi juga memperkaya khasanah ilmu kesehatan nasional.
Pelantikan pengurus IDI Cabang MBD periode 2024–2027 merupakan langkah monumental untuk membumikan jargon “Indonesia Sehat” di wilayah perbatasan. Namun, kerja besar ini baru dimulai.
Komitmen kenaikan insentif mesti disertai pengawasan realisasi anggaran; rencana pengembangan RSUD Tiakur perlu sinkron dengan pengejawantahan BPJS Kesehatan; dan program beasiswa spesialis harus menjamin dokter kembali mengabdi sesuai ikatan dinas.
Seperti pesan pamungkas dr. Saleh Tualeka, “Siapa lagi kalau bukan kita yang bangun daerah ini?”—pertanyaan retoris yang sejatinya undangan aksi kolektif. Dokter, pemerintah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat sipil, semuanya memiliki peran setara memastikan setiap warga MBD mendapatkan hak kesehatan yang konstitusional.
Dengan lahirnya IDI Cabang MBD, semoga kolaborasi makin erat, layanan kian prima, dan Maluku Barat Daya menjelma etalase keberhasilan pembangunan kesehatan di wilayah terdepan Tanah Air. (LB-01)
