Tiakur, Lintas-berita.com, – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach meminta Kanwil Bea Cukai Maluku untuk membangun kantor di kabupaten perbatasan dengan Negara Tetangga Timor Leste dan Australia itu.
Permintaan itu disampaikan Bupati Noach saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Sodikin, di ruang kerjanya, di Tiakur, Rabu (4/6/2025).
Kunjungan silaturahmi itu menjadi ajang diskusi penting untuk mempererat sinergi antara Pemkab MBD dan Bea Cukai, dalam menghadapi tantangan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste dan Australia.
Bupati menyatakan MBD sebagai daerah perbatasan memiliki potensi besar sekaligus tantangan tersendiri terkait pengawasan dan pengelolaan kepabeanan.
”Banyak hal yang perlu kita bicarakan dan tindak lanjuti bersama Bea Cukai. Sebagai wilayah yang menjadi pintu gerbang perdagangan di perairan strategis, Kabupaten MBD tentu dihadapkan pada berbagai persoalan terkait bea dan cukai,” ujar Noach.
Ia berharap, pertemuan ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kerja sama yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat, bahkan kedepan Bea Cukai dapat membuka kantor di MBD.
Menurutnya, sinergi antarlembaga sangat penting agar kebijakan pengawasan dapat berjalan efektif tanpa menghambat kegiatan ekonomi rakyat.
Sementara itu, Kepala Bea Cukai Maluku, Sodikin, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat Pemerintah Kabupaten MBD.
”Kehadiran kami di sini untuk menjalin silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi, karena wilayah kerja Bea Cukai Maluku mencakup daratan Maluku dan Maluku Utara hingga Kabupaten MBD,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kerja sama antara Bea Cukai dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sangat penting untuk menciptakan pelayanan yang terintegrasi dan mendukung pembangunan daerah, terutama dalam mendukung ekspor dan pembinaan UMKM, serta persiapan eksplorasi Blok Masela.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih erat dalam mewujudkan pengelolaan kepabeanan yang adil, efektif, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir. (LB-01)
