Ambon, Lintas-berita.com, – Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisuta meninjau sejumlah SD dan SMP, Selasa (8/7/2025), untuk memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026 berjalan sesuai aturan.
Sekolah yang dikunjungi antara lain SMP Negeri 9, SD Negeri 1 dan 2 Lateri, SD Inpres Lateri, SD Negeri 79, SD Negeri 87, SMP Negeri 14, SMP Negeri 6, SD Negeri 1 dan 2 Ambon, SD Negeri 61, SMP Negeri 4, serta kompleks Sekolah P dan K.
Di sela kunjungan, Ely mengatakan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan ingin memastikan jumlah peserta didik yang diterima sesuai kuota, ketentuan usia masuk SD terpenuhi, serta jumlah siswa per rombongan belajar (rombel) tidak melebihi batas maksimal.
Untuk jenjang SD, jumlah maksimal siswa dalam satu rombel adalah 28 orang, sedangkan SMP maksimal 32 orang per rombel.
“Hari ini Pemerintah Kota lewat Dinas Pendidikan mengunjungi sekolah-sekolah baik SD maupun SMP guna memastikan SPMB sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari usia anak masuk SD hingga jumlah siswa per rombel,” kata Ely.
Selain memantau pelaksanaan SPMB, Ely juga menerima masukan dari kepala sekolah terkait kondisi infrastruktur dan pemerataan guru.
Menurut dia, berbagai catatan tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk segera ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pendidikan, baik pada tahun ajaran 2025/2026 maupun dalam perencanaan lima tahun ke depan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fredy Taso yang turut mendampingi kunjungan tersebut mengatakan pihaknya juga mengingatkan kepala sekolah terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Ia menegaskan sekolah harus menghindari pungutan liar dalam bentuk apa pun serta memastikan siswa dari keluarga kurang mampu terakomodasi dalam Program Indonesia Pintar (PIP).
“Tindak lanjut dari kunjungan ini, Dinas Pendidikan akan melakukan pertemuan dengan sekolah-sekolah di setiap kecamatan untuk menyosialisasikan Rencana Strategis Disdik agar diketahui seluruh satuan pendidikan,” ujarnya. (LB-03)
