Ambon, Lintas-berita.com, – Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon segera melengkapi dokumen pertanggungjawaban keuangan menjelang pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Permintaan itu disampaikan saat apel pagi di Pattimura Park, Ambon, Senin (1/9/2025). Wali Kota menegaskan seluruh surat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan harus segera dimasukkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bagian dari kesiapan menghadapi monitoring dan evaluasi (monev).
“BPK akan melakukan monev kinerja. Saya minta semua OPD mempersiapkan diri, terutama kelengkapan surat pertanggungjawaban yang harus disampaikan,” katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Ambon patut bersyukur atas peningkatan opini laporan keuangan dari sebelumnya disclaimer menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Namun, capaian tersebut harus dipertahankan melalui perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurut dia, opini WTP hanya dapat diraih apabila pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan, dan seluruh penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun substansi.
Wali Kota juga mengaku telah memberikan teguran kepada sejumlah kepala OPD yang belum menyerahkan dokumen pertanggungjawaban.
Ia menekankan pentingnya kesiapan dokumen sebelum tim pemeriksa turun ke lapangan. “Ketika BPK datang, semua dokumen yang dibutuhkan harus sudah tersedia,” ujarnya.
Ia menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap pimpinan OPD yang dalam pemeriksaan berikutnya ditemukan adanya temuan material dan signifikan.
“Apabila dalam pemeriksaan tahun depan ada temuan yang material dan signifikan, maka kepala OPD yang bersangkutan akan dinonaktifkan. Ini tidak main-main,” katanya menegaskan.
Pemerintah Kota Ambon menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (LB-03)
