Ambon, Lintas-berita.com, – Pemerintah Kota Ambon menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola data melalui implementasi program Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang akurat dan terintegrasi.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon, Neil Edwin Pattikawa, saat membacakan sambutan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena pada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon 2025 di Hotel Grand Avira Ambon, Rabu (5/11/2025), mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan keterpaduan data antarinstansi.
Forum tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Pattikawa, kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 bertujuan memastikan data yang dihasilkan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, memenuhi prinsip akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Melalui kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola data yang lebih teratur dan akuntabel untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan,” katanya.
Ia menjelaskan, Pemkot Ambon telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia serta Surat Keputusan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Ambon sebagai dasar penguatan implementasi di daerah.
Pattikawa menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur penyelenggara, mulai dari dewan pengarah hingga produsen data, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data.
“Seluruh unsur harus bekerja secara sinergis dan memastikan pemanfaatan teknologi informasi berjalan optimal agar pengelolaan data lebih efektif dan terintegrasi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para narasumber atas kontribusi dalam meningkatkan kapasitas perangkat daerah di bidang pengelolaan data.
Pemkot Ambon berharap melalui forum tersebut terbangun komitmen bersama untuk menghadirkan data berkualitas sebagai fondasi pemerintahan yang terbuka, efektif, dan berbasis bukti. (LB-03)
