Ambon, Lintas-berita.com, – Pemerintah Kota Ambon menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi potensi defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, menyusul menurunnya alokasi transfer dari pemerintah pusat.
Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, di Ambon, Rabu (26/11/2025), mengatakan penurunan anggaran tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Anggaran menurun, tapi pelayanan publik tidak boleh ikut menurun. Itu prinsip kami,” kata Wattimena usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Ambon.
Menurut dia, pemerintah kota masih berharap adanya relaksasi kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat pada 2026 yang dapat membantu menutup celah defisit anggaran.
“Kalau pusat memberikan relaksasi, itu bisa langsung menutup celah defisit yang kita hadapi,” ujarnya.
Namun demikian, Pemkot Ambon juga menyiapkan skema alternatif apabila relaksasi tersebut tidak terealisasi hingga pertengahan tahun anggaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pinjaman daerah sebagai langkah terakhir.
Wattimena menegaskan, pinjaman tersebut hanya akan dilakukan dalam jumlah terbatas dan diperuntukkan khusus untuk menutup defisit, dengan skema pengembalian yang ditargetkan selesai sebelum 2028.
“Kalau memang terpaksa, kita akan ambil pinjaman. Tidak besar dan hanya untuk menutup defisit. Itu pun akan kita cicil agar tidak membebani kas daerah,” katanya.
Ia memastikan seluruh perhitungan fiskal telah dilakukan secara cermat agar kewajiban pembayaran cicilan tidak mengganggu belanja prioritas, terutama sektor pelayanan publik dan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, Pemkot Ambon tetap mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan mendesak, termasuk pembangunan infrastruktur seperti pengaspalan jalan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan realisasi pendapatan daerah sepanjang 2026.
Wattimena menambahkan, defisit dalam dokumen perencanaan APBD bukanlah kondisi final karena masih dapat disesuaikan melalui perubahan anggaran sesuai dinamika pendapatan dan kebijakan fiskal nasional.
“Kami optimistis stabilitas layanan publik tetap terjaga sambil menunggu kepastian kebijakan dari pusat dan menyiapkan langkah alternatif yang aman bagi keuangan daerah,” ujarnya. (LB-03)
