Ambon, Lintas-berita.com, – DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya akhirnya mengesahkan Rancangan APBD 2026, ditengah ruang fiskal yang menyempit. Anggaran tahun depan turun hampir 7 persen dibanding tahun sebelumnya akibat berkurangnya transfer pusat.
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, disahkan oleh DPRD setempat secara aklamasi dalam rapat paripurna pada Sabtu, 29 November 2025.
Keputusan ini diambil setelah lima fraksi—Fraksi Merah Putih, Cahaya, Hanura, Golkar, dan PDI Perjuangan—menyampaikan pendapat akhir mereka di ruang paripurna.
APBD 2026 ditetapkan dengan total belanja Rp897,6 miliar, turun 6,94 persen dari anggaran sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
Dana transfer tahun depan hanya mencapai Rp673 miliar, atau turun Rp128,2 miliar dibanding TKD Perubahan APBD 2025. Target pendapatan daerah ditetapkan Rp788,9 miliar, mengalami penurunan 14,47 persen dari target tahun 2025.
Wakil Bupati MBD, Agustinus L. Kilikily, menegaskan empat prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus pemerintah pada 2026 yaitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perekonomian masyarakat, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
Tema pembangunan ditetapkan “Membangun Kesejahteraan Masyarakat menuju MBD Maju, Unggul, dan Berkelanjutan.”
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah menerapkan kebijakan belanja ketat, antara lain efisiensi belanja non-prioritas, rasionalisasi belanja rutin, serta penguatan belanja produktif.
Digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi juga digenjot untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
“Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan dan dukungan konstruktif bagi penyempurnaan Rancangan APBD 2026,” kata Kilikily dalam sambutannya.
Ia menyebut tekanan pada transfer pusat berimbas langsung pada ruang fiskal pemerintah daerah. Karena itu, penetapan prioritas pembangunan tahun depan harus dilakukan secara lebih selektif dan efisien.
Kebijakan pembiayaan disusun dengan prinsip kehati-hatian guna menghindari beban fiskal jangka panjang. Pembiayaan netto 2026 direncanakan sebesar Rp108,7 miliar, meningkat 157,25 persen dari tahun sebelumnya untuk menutup defisit.
Ketua DPRD MBD, Petrus A. Tunay, mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
“Kami berharap pimpinan OPD segera menyalurkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan atau perbantuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pokok-pokok pikiran DPRD 2025 diperhatikan dalam perencanaan. Menurut Tunay, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi penghambat, melainkan pendorong inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga MBD. (LB-02)
