Tiakur, Lintas-berita.com, – Ketika sebagian besar wilayah barat Indonesia telah lama menikmati listrik tanpa jeda, warga Pulau Lirang, Kabupaten Maluku Barat Daya, baru mulai merasakannya pada penghujung 2025.
Layanan listrik 24 jam di pulau terluar itu diresmikan pada Rabu, 31 Desember 2025, setelah bertahun-tahun masyarakat hidup dengan pasokan terbatas.
Peningkatan jam nyala listrik dari 12 jam menjadi 24 jam tersebut juga mencakup Desa Serili, Batu Gajah, Batumerah, Kuaimelu, serta Dusun Kour Atuna.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dan PT PLN (Persero) memperkecil ketimpangan layanan dasar antara wilayah barat dan timur Indonesia.
Wakil Bupati Maluku Barat Daya Agustinus L. Kilikily mengatakan kehadiran listrik di pulau-pulau terluar bukan persoalan teknis semata, melainkan cerminan keadilan negara dalam menjangkau warganya.
“Di banyak daerah lain, listrik 24 jam sudah menjadi hal biasa. Di wilayah kepulauan seperti kami, ini baru terwujud sekarang. Karena itu, listrik harus dilihat sebagai hak dasar, bukan privilese,” kata Kilikily.
Ia menilai keterbatasan infrastruktur dasar selama ini membuat masyarakat kepulauan tertinggal dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Dengan listrik yang menyala sepanjang hari, aktivitas belajar, pelayanan kesehatan berbasis alat listrik, hingga usaha kecil diharapkan dapat berkembang lebih baik.
Peresmian layanan listrik tersebut dihadiri jajaran forum koordinasi pimpinan daerah, anggota DPRD Maluku Barat Daya, Sekretaris Daerah Eduard JS Davidz, serta manajemen PLN Unit Layanan Pelanggan Moa. Pemerintah desa dan warga mengikuti kegiatan secara daring.
Manajer PLN ULP Moa Wahyudi Haspullah mengatakan peningkatan jam nyala listrik disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kepulauan, terutama nelayan dan petani.
“Wilayah kepulauan memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Dengan listrik 24 jam, nelayan bisa menyimpan hasil tangkapan lebih lama, sehingga tidak lagi bergantung pada penjualan cepat dengan harga rendah,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah daerah mengakui bahwa Pulau Lirang bukan satu-satunya wilayah yang masih membutuhkan peningkatan layanan dasar. Sejumlah desa lain di Maluku Barat Daya masih menunggu akses listrik yang stabil, air bersih, serta jaringan telekomunikasi.
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berharap langkah ini menjadi awal percepatan pembangunan di kawasan timur, agar ketimpangan layanan publik antara pusat dan wilayah terluar tidak terus berulang dari generasi ke generasi. (LB-01)
