Tiakur, Lintas-berita.com, – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) bersama International Organization for Migration (IOM) Indonesia memperkuat koordinasi pencegahan kejahatan lintas negara yang berkaitan dengan migrasi di wilayah perairan perbatasan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat konsultasi peningkatan kesadaran mengenai pencegahan dan respons terhadap kejahatan transnasional terorganisir yang digelar di Tiakur, Rabu, 4 Maret 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Golden Nusantara itu dihadiri Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily, jajaran pemerintah daerah, camat se-Kabupaten MBD, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Programme Manager IOM Indonesia, Sebastien Reclaru, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program STREAM (Strengthening Transnational Organized Crime Responses related to Migration) yang berfokus pada penguatan respons terhadap kejahatan lintas negara di sektor maritim.
Menurut dia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengawasi wilayah laut karena merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Kondisi itu membuka potensi terjadinya migrasi tidak teratur serta berbagai bentuk kejahatan lintas negara, terutama di wilayah dengan pelabuhan informal.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi dari keterlibatan dalam kejahatan transnasional. Karena itu, deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan masih rendah,” kata Sebastien.
Ia menjelaskan IOM bekerja sama dengan Coventry University di Inggris untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi kesenjangan penanganan kejahatan terkait migrasi.
Selain itu, IOM bersama Badan Reserse Kriminal Polri juga mengembangkan formulir penyaringan dan diagram alur untuk membantu aparat mengidentifikasi korban tindak pidana perdagangan orang.
Sebastien mencontohkan sejumlah kasus yang menunjukkan risiko kejahatan lintas negara. Dalam beberapa kasus, anak-anak Indonesia ditahan di Australia karena tanpa sadar terlibat dalam praktik penyelundupan manusia.
Selain itu, terdapat pula kasus nelayan Indonesia yang diperdagangkan dan dieksploitasi di kapal asing.
Pada 2024, IOM mencatat lebih dari 100 nelayan Indonesia menjadi korban perdagangan orang.
Sebelumnya, IOM telah menggelar kegiatan serupa di Ambon pada Januari hingga September 2025. Dari hasil konsultasi tersebut, Kabupaten Maluku Barat Daya dinilai sebagai wilayah strategis karena berada di jalur maritim yang berpotensi terkait dengan migrasi lintas batas.
Karena itu, kegiatan di Tiakur difokuskan untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat guna merancang kampanye peningkatan kesadaran yang sesuai dengan kondisi lokal. Program tersebut juga didukung Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat.
Wakil Bupati MBD Agustinus L. Kilikily mengatakan, meskipun kejahatan transnasional terkait migrasi belum menjadi persoalan menonjol di daerahnya, posisi geografis MBD yang berada di kawasan perbatasan membuat wilayah tersebut rentan terhadap berbagai potensi pelanggaran lintas negara.
“Kejahatan ini bukan hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat pesisir dan perbatasan yang menggantungkan hidup pada jalur laut,” ujarnya.
Ia menambahkan luasnya wilayah perairan serta karakteristik perbatasan yang terbuka menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan. Masyarakat, menurut dia, perlu memahami bahwa keterlibatan dalam penyediaan perahu, kru, atau logistik bagi aktivitas ilegal dapat berujung pada konsekuensi hukum, bahkan di negara lain.
Melalui rapat konsultasi tersebut, pemerintah daerah berharap terbangun sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan strategi pencegahan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
“”Kami berharap isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang benar-benar tidak terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya, bukan hanya karena tidak ada data, tetapi karena meningkatnya kesadaran masyarakat,” kata Kilikily.
Program STREAM yang dijalankan IOM Indonesia merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan merespons kejahatan transnasional yang berkaitan dengan migrasi. (LB-01)
