Ambon, Lintas-berita.com, – Di tengah tekanan fiskal dan dinamika ekonomi global, Gubernur Maluku Hendrrik Lewerissa menekankan pentingnya sinergi lintas sektor.
Saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 di Ambon, Selasa (14/4/2026), Gubernur menegaskan pemprov Maluku mulai mengarahkan pembangunan daerah ke fase percepatan pada 2026.
Gubernur menyebut Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan program yang dirancang menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurut dia, kondisi global yang dinamis serta perubahan kebijakan nasional berdampak pada ruang fiskal daerah. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta meningkatkan kolaborasi dan bekerja lebih efektif.
“Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti. Ini momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga memaparkan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Maluku sepanjang 2025.
Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,44 persen pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,39 persen.
Sementara itu, tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 15,34 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 74,69 poin dan masuk kategori tinggi.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Maluku berhasil keluar dari zona merah dan masuk zona hijau dalam penilaian Monitoring Center for Prevention Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2025.
Pemerintah provinsi juga meraih predikat badan publik informatif serta penghargaan SPM Awards 2025.
Selain itu, pemerintah daerah terus mengawal sejumlah Proyek Strategis Nasional, seperti pengembangan Ladang Gas Abadi Blok Masela, pembangunan Bendungan Wayapo, dan Maluku Integrated Port (MIP).
Program pendukung lainnya, seperti penyediaan makan bergizi gratis, pembangunan rumah layak huni, serta pengembangan kampung nelayan, juga terus didorong untuk memperkuat konektivitas ekonomi.
Gubernur menegaskan capaian tersebut bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk meningkatkan kinerja pembangunan ke depan.
“Penghargaan dan capaian ini harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat,” kata dia. (LB-03)
