Ambon, Lintas-berita.com,– Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mempercepat transformasi pembangunan di tengah tantangan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, SH., LL.M., dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Maluku dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Provinsi Maluku yang berlangsung di Ruang Pattimura DPRD Provinsi Maluku, Rabu (19/8/2026).
Dalam momentum tersebut, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan perjalanan panjang 81 tahun Maluku sebagai pijakan untuk menatap masa depan, sekaligus menghormati jasa para pahlawan, pejuang, raja, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta seluruh anak bangsa yang telah memberikan tenaga, pikiran, bahkan jiwa dan raga bagi tegaknya Merah Putih di Bumi Raja-Raja.
“Penghormatan terbaik kepada para pendiri daerah ini bukan hanya mengenal jasa mereka, melainkan melanjutkan cita-cita yang mereka wariskan melalui kerja nyata bagi kesejahteraan rakyat,” demikian disampaikan dalam pidato tersebut.
Memasuki usia ke-81, Pemprov Maluku menyatakan tidak ingin larut dalam romantisme sejarah masa lalu. Sejarah tetap menjadi pijakan penting, namun arah pembangunan harus ditujukan ke masa depan dengan keberanian untuk berubah, keteguhan menghadapi tantangan, serta kesediaan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama.
Di bawah kepemimpinan pemerintahan saat ini, tahun kedua pemerintahan disebut menjadi fase penting untuk memasuki tahapan konsolidasi dan percepatan transformasi pembangunan.
Jika pada tahun pertama pemerintah meletakkan fondasi, maka tahapan berikutnya diarahkan agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemprov Maluku tetap optimistis menjalankan berbagai agenda strategis melalui semangat “Maluku Bersatu Bergerak Maju Membangun Negeri.”
Lewerissa menegaskan pentingnya menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara lebih selektif, namun tetap efektif.
Tata Kelola Pemerintahan Terus Diperkuat
Salah satu fokus utama pemerintah adalah pembenahan tata kelola pemerintahan. Pemprov Maluku terus mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih tertib, bersih, stabil, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Salah satu capaian yang disampaikan yakni keberhasilan Provinsi Maluku mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut sejak 2019 hingga 2025.
Selain itu, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) yang berada dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengalami peningkatan signifikan.
Nilai MCP Maluku yang sebelumnya berada di zona merah dengan skor 50,63 pada 2023 dan meningkat menjadi 62,72 pada 2024, berhasil mencapai zona hijau dengan nilai 81,9 pada 2025.
Lewerissa berharap capaian tersebut dapat kembali ditingkatkan pada 2026.
Perbaikan juga terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa. Nilai indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa meningkat dari 65,82 pada 2024 yang berada dalam kategori kuning menjadi 83,96 pada 2025 dan masuk kategori hijau.
Capaian tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah memastikan setiap tanggung jawab dan kebijakan dilaksanakan secara transparan, sementara setiap aparatur bekerja dengan menjunjung tinggi integritas.
Namun, pemerintah menegaskan bahwa pemerintahan tidak semata-mata berkaitan dengan penataan birokrasi. Pemerintah daerah juga harus berani memperjuangkan kepentingan Maluku dalam kerangka kebijakan nasional.
Karena itu, perjuangan menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan daerah menjadi salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan Maluku ke depan.
Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas pemerintahan, dan mempercepat pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
(LB.04)
