AMBON, Lintas-berita.com – Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Daerah Pemilihan Maluku Barat Daya (MBD)–Kepulauan Tanimbar (KKT), Suanthie Jhon Laipeny, menyoroti aksi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Maluku Barat Daya (Gema MBD) di depan Kantor Gubernur Maluku, Senin (5/10/2026).
Aksi tersebut mengangkat sejumlah tuntutan, termasuk keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pengembangan proyek strategis nasional LNG Abadi Blok Masela. Demonstrasi sempat berlangsung tegang ketika mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka.
Laipeny menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar aspirasi disampaikan secara tertib dan etis serta didukung pemahaman yang utuh terhadap persoalan yang diperjuangkan.
“Apa yang disampaikan sebagai tuntutan oleh mahasiswa MBD diterima, bahkan direspons dengan baik oleh Gubernur Maluku melalui berbagai penjelasan,” kata Laipeny, Rabu (7/10/2026).
Pemkab MBD Diminta Perjelas Persiapan SDM Lokal
Menurut Laipeny, persoalan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek Blok Masela tidak cukup hanya dilihat dari jumlah masyarakat yang nantinya terserap sebagai tenaga kerja.
Hal yang tidak kalah penting, katanya, adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) daerah melalui pendidikan, kompetensi, dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri minyak dan gas bumi (migas) serta sektor pendukungnya.
Karena itu, Laipeny mempertanyakan sejauh mana Pemerintah Kabupaten MBD telah menyiapkan SDM lokal untuk menyambut peluang ekonomi dari pengembangan Blok Masela.
“Pertanyaan saya, adik-adik mahasiswa sudah menanyakan kepada Bupati MBD yang punya kewenangan untuk mempersiapkan anak daerah menyambut Blok Masela?” ujarnya.
Ia menilai, perjuangan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal tidak seharusnya hanya diarahkan kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten MBD juga perlu dilibatkan karena memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Laipeny mendorong mahasiswa MBD membuka ruang dialog dengan pemerintah kabupaten guna memperoleh penjelasan mengenai program, kebijakan, dan langkah konkret yang telah disiapkan untuk menghadapi pengembangan Blok Masela.
“Harus ada transparansi dari Pemerintah Kabupaten MBD, apa saja yang telah dilakukan, baik itu mempersiapkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam menyambut Blok Masela. Ini tanggung jawab kepala daerah kepada masyarakatnya,” tegasnya.
Blok Masela Dinilai sebagai Peluang Strategis
Laipeny menambahkan, pengembangan Blok Masela harus dipandang sebagai peluang strategis bagi masyarakat Maluku, khususnya daerah yang berkaitan langsung dengan kawasan pengembangan proyek tersebut.
Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat, dan calon tenaga kerja lokal menjadi faktor penting agar masyarakat setempat dapat mengambil bagian dalam peluang ekonomi yang muncul.
Dengan persiapan yang terarah, manfaat proyek diharapkan tidak hanya berupa kesempatan kerja, tetapi juga peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal, pengembangan sektor usaha pendukung, dan kesejahteraan masyarakat daerah. (LB.04)
