Tiakur, Lintas-Berita.com,- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Eduard J. S. Davidz, mengajak generasi muda di daerah itu memanfaatkan peluang penerimaan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui jalur Bintara dan Tamtama Tahun 2026/2027.
Ajakan tersebut disampaikan Davidz saat bertindak sebagai Pembina Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Kabupaten MBD di Lapangan Upacara Kantor Bupati MBD, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Davidz mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Bupati MBD bersama Pangdam XV/Pattimura, penerimaan calon prajurit TNI AD tahun ini menyediakan kuota cukup besar.
Secara nasional, tersedia 27.000 kuota. Sementara itu, untuk wilayah Maluku melalui Kodim 1511/Pulau Moa dialokasikan 570 kuota Bintara dan 2.377 kuota Tamtama, sehingga total mencapai 2.947 kuota.
Menurutnya, hingga pekan sebelumnya, jumlah pendaftar baru sekitar 550 orang. Dengan demikian, kesempatan bagi putra-putri daerah untuk mengikuti seleksi masih terbuka lebar.
“Kesempatan ini perlu disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat. Apalagi jumlah kuota yang tersedia sangat besar. Kami berharap anak-anak daerah dapat memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin,” ujarnya.
Davidz juga menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan prajurit TNI AD tidak dipungut biaya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang.
Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila menemukan praktik pungutan atau penipuan dalam proses penerimaan tersebut.
Terkait persyaratan, terdapat peluang bagi calon peserta hingga usia 26 tahun pada tahap awal dan kemungkinan sampai 27 tahun pada tahapan berikutnya, sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran administrasi dan validasi dijadwalkan berlangsung hingga Januari 2027, sedangkan pendidikan direncanakan dimulai pada Februari 2027.
Para calon peserta juga diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani sesuai ketentuan seleksi.
Untuk memperluas penyebaran informasi, Pemkab MBD akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), para kepala desa, lurah, serta Babinsa di wilayah masing-masing. Langkah ini dilakukan agar informasi penerimaan dapat menjangkau masyarakat hingga ke desa dan kelurahan.
Selain penerimaan prajurit TNI AD, Sekda MBD turut menyampaikan informasi mengenai rencana penerimaan CPNS Tahun 2026 yang telah diinformasikan pemerintah pusat.
Ia meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Bagian Organisasi Setda MBD segera melakukan koordinasi dan persiapan teknis, khususnya dalam menyusun usulan formasi berdasarkan kebutuhan daerah.
Davidz menjelaskan, PPPK yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan batas usia maksimal 35 tahun, berpeluang mengikuti seleksi CPNS sesuai ketentuan pemerintah pusat. Keikutsertaan dalam seleksi tersebut tidak serta-merta menggugurkan status sebagai PPPK apabila peserta yang bersangkutan tidak dinyatakan lulus.
Ia menambahkan, kebutuhan sumber daya manusia masih menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan tenaga teknis. Karena itu, penyusunan usulan formasi harus didasarkan pada kebutuhan riil daerah serta kualifikasi yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Prinsipnya, pemerintah pusat sudah membuka kesempatan ini. Karena itu, BKPSDM dan Bagian Organisasi perlu segera mempersiapkan dokumen serta berkoordinasi terkait kebutuhan formasi yang akan diusulkan,” jelasnya.
Menutup arahannya, Davidz berharap seluruh pimpinan Perangkat Daerah (PD) turut menyebarluaskan informasi penerimaan prajurit TNI AD sekaligus mendukung persiapan penerimaan CPNS.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN di lingkup Pemkab MBD agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(LB.01)
