AMBON, Lintas-berita.com,- Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku agar mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan, distribusi anggaran, khususnya belanja infrastruktur, harus dilakukan secara adil dan proporsional agar manfaat pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu, tetapi dapat dirasakan seluruh masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan Watubun kepada wartawan usai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Maluku, Selasa (17/11/2026).
Watubun yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku itu mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian secara menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena pemerintah daerah baru menyerahkannya dalam rapat paripurna tersebut.
Meski demikian, sejumlah aspek strategis dipastikan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, mulai dari proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.
“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerataan pembangunan harus menjadi salah satu prinsip utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027. Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Maluku.
Menurut Watubun, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu. Setiap daerah harus memperoleh perhatian secara proporsional berdasarkan kondisi geografis, kebutuhan pembangunan, serta tingkat urgensi pelayanan publik.
“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.
Untuk mengawal prinsip tersebut, DPRD Maluku akan menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai instrumen evaluasi sekaligus bahan masukan kepada pemerintah daerah selama proses pembahasan KUA-PPAS berlangsung.
Watubun juga menegaskan, seluruh tahapan pembahasan ditargetkan rampung paling lambat 30 November 2026. Karena itu, Pemprov Maluku diminta menyiapkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara terukur agar pembahasan dapat berjalan efektif sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, melalui pembahasan dan penyusunan DIM, DPRD ingin memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, alokasi belanja pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinkronisasi antara kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, dan aspirasi masyarakat, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Maluku.(LB.04)







