Tiakur, Lintas-berita.com, – Bupati Maluku Barat Daya (MBD), Benyamin Thomas Noach menyatakan mendukung rencana pembangunan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Imigrasi di wilayahnya yang termasuk daerah perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste.
“Saya siap dan mendukung penuh rencana pembentukan TPI dan Pos Imigrasi di wilayah Ini,” kata Bupati MBD Benyamin Noach saat menerima kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin di ruang kerjanya, di Tiakur Rabu (7/5/2025).
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin berkunjung ke MBD didampingi Asisten Administrasi Umum Setda Maluku, Sartono Pining dan rombongan.
“Apabila ada hal-hal yang harus disiapkan dalam rangka pembentukan Pos Imigrasi di MBD, kami siap mendukung selama itu menjadi kewenangan dan kemampuan kami,” ungkap Bupati.
Menurut Bupati, MBD merupakan kabupaten perbatasan dan ada tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara Australia maupun Timor Leste yakni Kecamatan Wetar Barat, Wetar Selatan, Letti, Kisar Utara, Kisar Selatan, Luang Sermata dan Kecamatan Masela.
“Kami telah mengusulkan lewat Pemprov Maluku, untuk dibuka Pos Imigrasi maupun Pos Lintas Batas Negera (PLBN) di MBD. Itu harapan kami mudah-mudahan dapat secepatnya terwujud,” jelasnya.
Dia menambahkan keberadaan Pos Imigrasi maupun PLBN di daerah itu, akan berdampak besar terhadap arus orang maupun barang dari Indonesia terutama MBD ke Timor Leste dan Australia, dapat berjalan dengan baik dan lancar serta dapat membantu meningkatkan perekonomian di daerah itu.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Doni Alfisyahrin menjelaskan secara geografis, MBD sangat strategis, namun belum ada perhatian bahkan dari Imigrasi belum memiliki tempat maupun personil satupun di MBD.
“Imigrasi adalah penjaga pintu gerbang sekaligus turut menjaga kedaulatan negara, maka kegiatan pengawasan perlintasan orang asing di gugusan pulau-pulau tetap dilakukan,” kata Doni.
Namun diakuinya pihak Imigrasi belum dapat melakukan tugas pengawasan secara maksimal karena berada dalam gugus pulau.
Oleh karena itu, melalui koordinasi dengan Pemprov Maluku maka akan dibangun Pos Imigrasi di MBD. “Perlu ada kolaborasi aktif antar semua pihak sehingga pembentukan Pos Imigrasi ini dapat terwujud, dan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap, dengan kolaborasi aktif maka sejumlah syarat pembentukan Pos Imigrasi dapat dipenuhi, antara lain surat dukungan Gubernur dan Bupati, kajian teknis, sarana prasarana, SDM serta surat penetapan dari Ditjen Imigrasi.
Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Maluku, Sartono Pining menambahkan, Pos Imigrasi sudah harus terbentuk di MBD dan diupayakan diresmikan akhir Bulan Mei 2025.
Pining mengungkapkan, ada keinginan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa saat peresmian juga akan memberikan 50 paspor gratis bagi masyarakat.
Ia berharap, pembentukan TPI dan Pos Imigrasi ini dapat terwujud di MBD dan kedepannya dapat dilakukan pembangunan Pos Imigrasi yang sifatnya parmanen.
Selain melakukan pertemuan, Kakanwil Ditjen Imigrasi Maluku dan Bupati MBD bersama rombongan juga melakukan peninjauan lokasi pembangunan kantor TPI dan Pos Imigrasi, yang ada di areal lahan milik Pemkab MBD, serta mengunjungi bangunan kantor yang akan digunakan sementara. (LB-01)
