Namlea, Lintas-berita.com, – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Namlea mempertanyakan pertemuan antara Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, dengan perwakilan PT Wanshuai Indo Mining (WIM) di Jakarta.
Pertemuan pejabat Pemerintah Provinsi Maluku itu dengan perwakilan perusahaan tambang asal Cina di Jakarta menuai sorotan. HMI Cabang Namlea menilai agenda tersebut menyimpan jejak kepentingan bisnis lama di kawasan Gunung Botak.
Organisasi mahasiswa itu menilai pertemuan tersebut sulit disebut sebagai agenda kebetulan. Ketua HMI Cabang Namlea, Abdullah Fatcey, mengatakan klaim bahwa pertemuan tersebut terjadi atas inisiatif La Ode Ida sebagai senior HMI, tidak sepenuhnya menjawab dugaan adanya kepentingan bisnis di balik agenda itu.
Apalagi, menurut dia, hubungan antara La Ode Ida dan pihak perusahaan tambang di kawasan Gunung Botak telah terungkap sebelumnya.
“Dokumen perusahaan menunjukkan La Ode Ida merupakan pemegang saham sekaligus komisaris PT Moyang Gebabupolo Majur,” kata Abdullah Fatcey di Namlea, Rabu, 24 Desember 2025.
Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen penawaran investasi PT Moyang Gebabupolo Majur (MGM), yang dirilis pada 2023 melalui agen investasi Darwin Tenironam dari Talentum Recruit Indonesia, perusahaan tersebut sejak 2022 telah menyatakan minat kepada Pemerintah Kabupaten Buru untuk mengurus izin pertambangan rakyat (IPR) melalui koperasi dan mengelola aktivitas tambang di Gunung Botak.
Saat itu, kata Abdullah, Pemerintah Kabupaten Buru dipimpin oleh Djalaludin Salampessy sebagai penjabat bupati.
“Dokumen penawaran investasi setebal 19 halaman berbahasa Inggris ini menjadi bukti bahwa hubungan yang terbangun bukan sekadar silaturahmi,” ujarnya.
Menurut dia, dokumen tersebut juga menyebutkan afiliasi PT MGM dengan Pu Hai China Mining. Hal itu, kata Abdullah, memperlihatkan adanya kerja sama dengan perusahaan asing dalam rencana pengelolaan tambang di Gunung Botak.
HMI Namlea juga menyoroti kemunculan La Ode Ida dan Helena Ismail dalam acara Green Mining Dialog 2025 yang digelar di Elizabeth Hotel, Ambon, pada 15 Desember 2025.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku dan menghadirkan sejumlah pejabat daerah serta anggota DPRD Maluku.
Sebelumnya, Djalaludin Salampessy menyatakan kehadiran unsur pemerintah dalam pertemuan tersebut, justru mencerminkan keterbukaan dan tidak ada agenda tersembunyi.
Namun, menurut Abdullah, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru.
“Publik patut mempertanyakan apakah penjajakan investasi asing di Gunung Botak sudah berlangsung sejak lama, ketika yang bersangkutan (Djalaludin) masih menjabat Penjabat Bupati. Jika benar, maka klaim transparansi yang baru disampaikan sekarang layak diuji,” kata dia. (LB-02)
