Ambon, Lintas-berita.com, – Persaingan menuju kursi Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon mulai menghangat setelah Robert Sapulette resmi mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka, Selasa (14/4/2026).
Bursa calon Sekkot Ambon kian kompetitif setelah Penjabat Sekkot, Robert Sapulette, resmi mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka jabatan tersebut.
Pendaftaran dilakukan di Balai Kota Ambon pada Selasa (14/4/2026) dengan menyerahkan berkas administrasi kepada panitia seleksi.
Usai proses pendaftaran, Robert menyatakan kesiapannya mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditetapkan.
Ia menilai mekanisme seleksi terbuka menjadi langkah penting untuk mendapatkan figur terbaik dalam memimpin birokrasi daerah.
“Saya siap mengikuti semua proses yang ada. Ini bagian dari upaya untuk memastikan yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya.
Robert juga mengemukakan pandangannya terkait jabatan Sekretaris kota sebagai posisi strategis yang berperan menggerakkan roda pemerintahan sekaligus menjembatani kebijakan kepala daerah dengan pelaksanaan di tingkat aparatur.
Menurut dia, tantangan utama seorang sekkot adalah memastikan seluruh persoalan internal pegawai dapat diselesaikan secara efektif agar kinerja organisasi tetap optimal.
“Sekkot harus mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan pegawai dan memastikan sistem birokrasi berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan wali kota menjadi aspek krusial dalam menjalankan fungsi tersebut, termasuk dalam penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi, hingga pelaksanaan kebijakan anggaran.
Robert juga menekankan pentingnya profesionalisme dalam mengikuti proses seleksi, serta berharap seluruh tahapan berjalan transparan dan objektif.
“Saya berharap proses ini menghasilkan pemimpin birokrasi yang terbaik bagi Kota Ambon,” ujarnya.
Dengan bertambahnya kandidat, persaingan dalam seleksi Sekkot Ambon diperkirakan akan berlangsung ketat. Proses ini menjadi perhatian publik mengingat peran strategis Sekkot dalam menentukan efektivitas pemerintahan daerah. (LB-04)
