AMBON, Lintas-berita.com,-Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Ambon.
Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Senin (14/9/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Ambon.
Rapat tersebut sekaligus menandai penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 dan pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
Dalam sambutannya, Bodewin menjelaskan, perubahan APBD 2026 dilakukan untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah dengan perkembangan aktual yang tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan asumsi dalam KUA sebelumnya.
“Perubahan dilakukan karena beberapa faktor, seperti perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, pergeseran anggaran antarunit organisasi, kegiatan maupun jenis belanja, serta antisipasi kondisi darurat dan luar biasa,” ujar Bodewin.
Menurutnya, perubahan APBD diarahkan untuk menyesuaikan kembali target pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam APBD murni 2026, termasuk menganggarkan kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Di tengah tantangan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi nasional, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), serta tekanan subsidi pangan dan energi, Pemkot Ambon tetap berupaya menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.
“Berbagai langkah penguatan daya tahan ekonomi masyarakat terus digenjot melalui percepatan realisasi belanja, pengendalian inflasi, efisiensi program pemberdayaan, serta penguatan sektor UMKM guna menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” katanya.
Pendapatan Daerah Naik 5,54 Persen
Dalam rancangan APBD Perubahan 2026, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,187 triliun, meningkat 5,54 persen dibandingkan APBD murni sebesar Rp1,125 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp249,96 miliar, naik 4,45 persen; pendapatan transfer sebesar Rp937,13 miliar, naik 5,66 persen; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp372,54 juta.
Kenaikan pendapatan transfer antara lain dipengaruhi tambahan Alokasi Umum sebesar Rp37,03 miliar serta kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023–2024 sebesar Rp13,16 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan APBD Perubahan 2026 mencapai Rp1,333 triliun, meningkat 3,15 persen dari APBD murni sebesar Rp1,292 triliun.
Belanja tersebut dialokasikan untuk belanja operasi sebesar Rp1,158 triliun, belanja modal Rp74,03 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp91,06 miliar.
Namun, belanja modal mengalami penurunan sebesar 19,22 persen dibandingkan APBD murni. Kondisi ini menunjukkan ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas sehingga penajaman prioritas belanja menjadi penting.
Defisit Masih Rp4,16 Miliar
Pada sisi pembiayaan, pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp141,87 miliar, turun 14,82 persen dibandingkan APBD murni.
Pembiayaan tersebut mencakup penerimaan SiLPA sebesar Rp5,15 miliar dan penerimaan pinjaman sebesar Rp166,57 miliar.
Sementara pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal sebesar Rp2,85 miliar dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp27,6 miliar.
Bodewin mengungkapkan, meskipun defisit anggaran berhasil ditekan sekitar Rp20,54 miliar dibandingkan APBD murni, rancangan perubahan KUA APBD 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp4,16 miliar pada posisi SiLPA tahun berjalan.
Kondisi tersebut terutama dipengaruhi berkurangnya rencana penerimaan pinjaman daerah dari sebelumnya Rp200 miliar menjadi Rp166,57 miliar.
Karena itu, Bodewin meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon melakukan penajaman terhadap prioritas belanja sekaligus menelaah kembali sumber-sumber pembiayaan.
“TAPD dan Banggar DPRD diimbau untuk menajamkan prioritas belanja dan menelaah sumber dana,” tegas Bodewin.(LB.04)
