AMBON, Lintas-berita.com,- Aliansi Mahasiswa Maluku Barat Daya (GEMA MBD) Ambon mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku mengevaluasi serta mengusut proses perekrutan tenaga kerja dalam proyek strategis nasional Lapangan Gas Abadi Blok Masela.
Desakan tersebut disampaikan melalui penyerahan dokumen kajian aksi kepada Wakil Ketua I DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Rahawarin, di Gedung DPRD Maluku, Kamis (5/11/2026).
Dalam dokumen kajian tersebut, GEMA MBD menyoroti dugaan ketimpangan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), meskipun daerah tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan wilayah terdampak proyek berdasarkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Mahasiswa menilai, proyek Blok Masela yang dikelola INPEX Masela Ltd. dengan nilai investasi sekitar US$20,9 miliar dan proyeksi penyerapan lebih dari 12.000 tenaga kerja pada puncak konstruksi seharusnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Maluku, termasuk warga MBD.
Menurut GEMA MBD, besarnya investasi dan kebutuhan tenaga kerja dalam proyek tersebut harus diikuti kebijakan perekrutan yang terbuka, adil, dan memberikan kesempatan secara proporsional kepada masyarakat di wilayah yang memiliki keterkaitan dengan proyek.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterlibatan masyarakat Kabupaten MBD dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Kedua wilayah tersebut, menurut kajian mahasiswa, memiliki keterkaitan dengan dampak pelaksanaan proyek Blok Masela.
Karena itu, GEMA MBD mempertanyakan mekanisme pelibatan tenaga kerja lokal, khususnya terkait akses informasi lowongan pekerjaan, persyaratan administrasi, lokasi pendaftaran hingga tahapan seleksi.
Mahasiswa menilai, keterbukaan rekrutmen tidak cukup hanya dilakukan melalui pengumuman formal. Informasi dan kesempatan mengikuti seleksi juga harus dapat dijangkau secara merata oleh masyarakat, termasuk warga yang berada di wilayah kepulauan dan desa-desa di MBD.
Selain akses informasi, GEMA MBD turut menyoroti belum jelasnya pembagian kesempatan kerja antara masyarakat MBD dan KKT. Mereka meminta pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut menjelaskan secara terbuka mekanisme serta kebijakan pelibatan tenaga kerja dari kedua daerah.
Bagi GEMA MBD, persoalan ini bukan sekadar menyangkut kesempatan memperoleh pekerjaan, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan manfaat pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterkaitan dengan proyek strategis nasional tersebut.
Atas dasar itu, GEMA MBD menyampaikan lima tuntutan kepada Pemprov Maluku dan DPRD Maluku.
Pertama, mendesak Pemprov Maluku dan DPRD Maluku segera memanggil INPEX Masela Ltd., SKK Migas, serta seluruh perusahaan kontraktor yang terlibat dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk memberikan penjelasan.
Kedua, meminta keterbukaan informasi mengenai kuota dan mekanisme perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat MBD dan KKT.
Ketiga, mendesak agar informasi lowongan pekerjaan disebarluaskan hingga ke desa-desa di Kabupaten MBD sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang setara.
Keempat, meminta penyediaan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi secara gratis, termasuk Sertifikat Izin Operator (SIO) alat berat, guna mempersiapkan tenaga kerja lokal agar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
Kelima, meminta proses perekrutan dilaksanakan secara transparan dan tidak menimbulkan ketimpangan kesempatan bagi masyarakat di wilayah terdampak maupun daerah yang memiliki keterkaitan dengan proyek.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua I DPRD Maluku, Fauzan Rahawarin, menyatakan akan menindaklanjuti dokumen kajian yang diserahkan mahasiswa.
DPRD Maluku juga berencana menggelar rapat gabungan Komisi II dan Komisi IV bersama mitra terkait untuk membahas persoalan perekrutan tenaga kerja dalam proyek Blok Masela.
Rapat tersebut diharapkan menjadi ruang klarifikasi sekaligus mendorong kejelasan mengenai mekanisme perekrutan, keterlibatan tenaga kerja lokal, serta pemerataan kesempatan kerja bagi masyarakat Maluku, khususnya warga MBD dan KKT. (LB.04)







