Belum Ada Kejelasan BBM Naik, Langkaan BBM Sulit Didapatkan
Ambon, Lintas-Berita.com_Harga Bahan Bakar Minyak Isu naik (BBM), Pemerintah diminta harga BBM bersubsidi meski, hingga saat ini belum ada kejelasan keputusan pemerintah soal BBM tersebut tetapi langkah dan sulit didapat.hal ini disampaikan Wakil ketua DPRD Provinsi Maluku Azis Sangkala, saat di konfirmasi wartawan, Jumat (24/09/22).
“Menurutnya, Kesiapan rapat komisi-komisi atas beberapa usulan perbincangan dari teman-teman, terkait laporan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut,” ungkapnya.
“Pada saat rapat Paripurna juga, ada perhatian perbincangan Internal dari dewan terkait agenda khusus yang bisa kita fasilitasi dalam satu paripurna, agar ada usulan dari tim ke pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih Lanjut Sangkala mengatakan, karena sesuai fakta , banyak terjadi dilapangan ,terlihat langsung oleh anggota dewan selama mereka kembali dari masing-masing dapil, ketika turun melakukan pengawasan.
” Lanjut Sangkala, menyangkut dengan masalah kelangkaan BBM juga , kerja komisi II sudah jalan, bahkan Pimpinan sudah memberikan tugas ke jakarta terkait masalah kelangkaan minyak tanah, namun dinamika terus berkembang dalam masyarakat.
” Dijelaskan , karena kebutuhan masyarakat terus berkembang besar dan kenaikan BBM , kita dewan harus membuka solusi juga, sebab kita tidak melihat kenyataan bahwa BBM naik lalu BBM tersedia dengan mamadai, itu tidak katanya.
” Komisi akan kembali melakukan rapat evaluasi kembali , sehingga membicarakan masalah kelangkaan minyak tanah untuk mencari solusi seperti apa.
” Namun menurut Sangkala , atas pemikirannya kemungkinan ada oknum-oknum yang tidak bertangungjawab atas permainan ini, kemudian harus ada dukungan Aparat Kepolisian atau Perindag untuk diajak gabung dalam rapat kaitan komisi nanti.
” Lebih lanjut” Dewan minta komisi IV yang bermitra dengan komisi dalam rapat untuk mengevaluasi penyaluran bantuan langsung tunai dan juga dampak-dampak
spasial timbul pasca BBM ini.
“Sangkala menambahkan” terkait Pemeriksaan KPK yang nantinya pemeriksaan dalam rangka, biasa rutin 1 kali tahun kemarin menerima, dan mereka setiap tahun sufervisi, intinya dalam tugas pembinaan atau pencegahan dalam tugas istilahnya mengingatkan lah agar jangan sampai tergelincir .
Jadi bagus sering sering datang supaya pimpinan kemudian anggota daerah semua lebih berhati hati dalam pengelolaan keuangan, “tutupnya. (LB.04)
