Tiakur, Lintas-Berita.com, – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar peluncuran program Pengawasan Pilkada serentak serta Deklarasi Damai, Rabu, (4/9/2024) malam.
Acara peluncuran dan deklarasi Pilkada Damai yang berlangsung di halaman Ruko Tiakur, dihadiri Bupati MBD Benyamin Th. Noach, Wakil Bupati Ary Kilikily, Koordinator Devisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Maluku, Stevin Melay, forkopimda serta pimpinan TNI-Polri di MBD.
Peluncuran pengawasan dan deklarasi pilkada damai dengan semboyan “Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu” sebagai bentuk penegasan komitmen Bawaslu MBD untuk mengawal seluruh proses demokrasi di kabupaten berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste itu.
Pada peluncuran dan deklarasi itu Bawaslu MBD menghadirkan penyanyi asal Ambon, Fresly Nikijuluw untuk menghibur masyarakat yang hadir menyaksikan momentum penting bagi suksesnya proses pesta demokrasi di kabupaten tersebut.
Ketua Bawaslu MBD Marthinus Kerlely mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap tugas pengawasan dan penegakan hukum di Bumi Kalwedo. “Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten MBD yang telah mendukung kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di daerah ini,” ujar Ketua Bawaslu MBD.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi aktif, termasuk Polres dan Kejaksaan Negeri MBD yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Marthinus menegaskan, pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 adalah milik masyarakat MBD. Karena itu mereka menyerukan komitmen bersama mengawal jalannya pesta demokrasi agar berlangsung jujur, adil, damai, dan berintegritas.
“Kami mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mengawal seluruh tahapan Pilkada 2024 serta mencegah terjadinya politik uang, intimidasi dan manipulasi,” tegasnya.
Bawaslu kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk tetap menjaga netralitas selama tahapan Pilkada. “Netralitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang terpercaya dan legitimasinya kuat,” katanya.
Dia juga menekankan pentingnya solidaritas dan sinergi dalam menjaga kondusivitas di tengah panasnya situasi politik.
Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024, dan berharap pilkada berjalan lancar sebagai cerminan keberhasilan pembangunan di Kabupaten MBD ke depan.
“Kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan proses pemilihan berlangsung bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bawaslu akan mengantisipasi segala potensi pelanggaran, melakukan perencanaan yang matang, dan mengambil langkah-langkah pencegahan serta mitigasi. Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi,” tegas Ketua Bawaslu.
Sedangkan Bupati MBD Benyamin Thomas Noach dalam deklarasi damai menegaskan, tanggungjawab Bawaslu sebagai lembaga pengawas menjadi kunci utama terciptanya pilkada berkualitas, dengan terjaganya kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada serentak termasuk di MBD.
“Pengawasan pemilu menempati posisi sangat sentral dalam membangun pilkada berkualitas dan hasilnya dapat dipercaya oleh rakyat,” ujar Noach seraya menambahkan, tidak cukup hanya melaksanakan pemilu yang jujur dan adil, tetapi rakyat harus benar-benar percaya pada keabsahan hasilnya.
“Kualitas pemilu merupakan fondasi politik yang penting di dalam berbasang, bernegara dan berpemerintahan,” tambahnya.
Noach juga mengingatkan peran Bawaslu harus aktif di setiap tahapan pemilu. Pengawasan harus dilakukan di semua tahapan dan seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat serta ditangani dengan hati-hati untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas.
Noach yang telah mendaftarkan diri sebagai salah satu bakal calon di Pilkada 2024 berpasangan dengan Ary Kilikily, menegaskan mereka masih mengunggu hasil verifikasi administrasi dari KPU setempat yang akan diumumkan pada 25 September 2024. “Kami masih menunggu keputusan KPU apakah bisa mengikuti pilkada atau hanya menjadi penonton,” katanya.
Noach mengapresiasi penyelenggaraan pilpres dan pemilu legislatif di MBD pada Februari 2024 yang berjalan lancar, sekaligus berterima kasih kepada KPU, Bawaslu, Forkopimda, TNI-Polri, partai politik, serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menyukseskannya.
Sedangkan menyangkut pilkada gubernur maupun bupati/Wali Kota pada 27 November 2024, Noach menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dan Bawaslu untuk memastikan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan, di samping partisipasi masyarakat melakukan pengawasan maupun menyalurkan aspirasi politiknya.
Ia juga mengingatkan agar Bawaslu tegas tidak ragu-ragu dalam dalam menegakkan aturan. “Bawaslu harus tegas, tidak boleh ragu-ragu. Sebelum peserta pemilu melakukan kesalahan, tolong Bawaslu segera melakukan mitigasi dan pencegahan,” tandas Noach.
Sedangkan Koordinator Devisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Maluku, Stevin Melay menegaskan, peluncuran pengawasan itu merupakan bentuk penegasan kepada masyarakat bahwa Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu akan menjalankan tugas penegakan hukum dengan tegas.
Dia menegaskan, tugas utama Bawaslu adalah memastikan seluruh peserta pilkada diperlakukan secara adil dan sejajar, sesuai dengan perintah undang-undang. “Saat masing-masing pasanganditetapkan oleh KPU sebagai kontestan Pilkada 2024, kami akan memberikan perlakuan yang sama untuk semua kontenstan,” ujar Melay.
Ia memastikan proses Pemilu di MBD berjalan lancar, adil, dan transparan, karena Bawaslu akan berdiri tegak dalam menjalankan perintah undang-undang secara bertanggungjawab, untuk mengawal dan mengawasi Pilkada dengan tegas.
Stevin juga menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, serta seluruh masyarakat MBD atas dukungannya terhadap Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan pilpres dan pileg pada 14 Februari 2024, maupun pilkada serentan yang akan berlangsung pada 27 November 2024.
Melai juga mengapresiasi penyelenggara di MBD karena ternyata dari 12 perkara dugaan pelanggaran yang diajukan dari Maluku ke Mahkamah Konstitusi, tidak satu pun berasal dari Kabupaten MBD. “Ini pertanda bahwa kedewasaan demokrasi dengan kesiapan untuk kalah maupun menang, telah tumbuh di tengah masyarakat MBD,” demikian Stevin Melai. (LB.01)
