Ambon, Lintas-berita.com, – DPRD Maluku menggelar rakor membahas percepatan pembangunan di provinsi tersebut bersama anggota DPD dan DPR-RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku.
Rakor ini merupakan pertama kalinya DPRD Maluku mengundang para legislator dan senator asal Maluku untuk membicarakan percepatan pembangunan di provinsi berjuluk “Seribu Pulau” tersebut.
Rakor berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Maluku pada Senin (14/4/2025) dipimpin Ketua DPRD Benhur G. Watubun dan dihadiri 25 anggota DPRD Maluku.
Agenda rakor meliputi pembahasan sektor pertanian, perikanan, pendidikan, kelautan, kesehatan, serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan.
Selain itu juga membahas juga difokuskan pada isu-isu krusial seperti kemiskinan, infrastruktur, status tenaga honorer, dan pelunasan hutang daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Ketua DPRD Benhur Watubun, menegaskan bahwa rakor tersebut bukan sekedar seremonial melainkan upaya membangun jaringan kerja kolektif untuk mengatasi ketertinggalan di Maluku.
“Kita bicara soal hidup dan mati orang Maluku. Maluku hari ini berada di peringkat termiskin ke empat nasional. Ini memalukan sekaligus tamparan bagi kita untuk duduk bersama, bermusyawarah dan bertindak. Harapan rakyat Maluku ada di tangan delapan perwakilan kita di Senayan,” tegas Benhur.
Dia juga menekankan pentingnya efisiensi dan optimisme, serta mengajak semua pihak, termasuk akademisi untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan berbasis data.
“Kita sudah masuk masa efisiensi nasional. Jangan ini menjadi alasan untuk menyerah. Justru sekarang saatnya merumuskan formula berbasis data,” ujarnya.
Ia mengapresiasi pencapaian dari angggota DPR dan DPD RI Dapil Maluku, namun menekankan bahwa perjuangan mereka masih sangat panjang untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.
Watubun berharap keharmonisan yang terjalin antara DPRD dengan anggota DPR dan DPD RI dapat memberikan dampak positif terutama mempercepat dan memperkuat proses pembangunan di Maluku serta integritas nasional.
“Tidak ada urusan partai. Demokrasi boleh berbeda, tetapi demokrasi juga menyatukan kita. Kalau kita semua sejalan, maka rakyat Maluku akan mendapatkan manfaat yang besar,” ujar Watubun.
Anggota Komite III DPD RI Novita Anakotta dalam pertemuan tersebut menjelaskan terkait efisiensi anggaran dan legalitas Koperasi Merah Putih yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto.
“Terkait Koperasi Merah Putih, perlu ketahui bahwa pemerintah melalui Inpres menetapkan akan membentuk 80.000 koperasi Merah Putih di 70.000 desa dan kelurahan di Tanah Air. Masing-masing koperasi akan mendapatkan anggaran kurang lebih 3-5 miliar tanpa membebani APBD,” ujarnya.
Anakotta juga membicarakan masalah tenaga honorer dan menegaskan komitmen DPD RI untuk memperjuangkan nasib mereka bersama kementerian terkait.
Rapat ini juga membahas frekuensi komunikasi antara pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah daerah termasuk di Maluku.
Sejumlah kalangan berharap kolaborasi antar lembaga itu akan menjadi langkah awal membawa Maluku keluar dari kemiskinan dan menuju kemajuan yang lebih nyata dan merata. (LB-04)
