Tiakur, Lintas-berita.com, – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung ruang rapat Kantor Bupati MBD di Tiakur, Kecamatan Moa, Rabu (27/8/2025) diselenggarakan oleh Badan Perbatasan Kabupaten MBD, dibuka Asisten III Setda MBD, Yafet Lelatibur.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Deputi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP, Yedi Rahmat, Perencana Ahli Madya pada asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Darat, Ferry Dachri, JFU pada asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut, BNPP (Andre Edwin Th Dahoklory.
Delain itu, Pasiter Kodim 1511/P. Moa, Kapten Inf R. Totomutu), para pimpinan OPD Pemkab MBD, para camat daerah Perbatasan, Pabung TNI-AL, Kapten Mar Anthon Suprapto, Pabung TNI-AU, Letda sus Heru Sudarsono, Polres MBD diwakili Iptu Yeri Pattipeilohy, Danramil 1511-01/Tiakur, Kapten Inf Sukamto.
Asisten III Setda MBD, Yafet Lelatobur dalam sambutannya menyatakan manfaat pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan IPKP PPKP adalah Mengukur perkembangan kawasan perbatasan, dasar untuk menyusun kebijakan pembangunan, mengukur kinerja pembangunan serta terciptanya pemerataan pembangunan baik yang didanai APBN maupun APBD.
Sejauh ini, menurut Yafet permasalahan pengolahan kawasan perbatasan yang dihadapi antara lain, belum optimalnya akses menuju pusat pertumbuhan kawasan perbatasan (PPKP), terbatas kapasitas dan kualitas konektivitas antar wilayah dan dari/atau menuju kawasan perbatasan, serta belum optimalnya akses telekomunikasi dan informasi.
Selain itu, belum tercukupinya pelaksanaan pendanaan di kawasan perbatasan, baik dari APBN maupun APBD dari 38 Provinsi, 98 kota dan 416 kabupaten.
“Solusi yang perlu dilakukan untuk percepatan pembangunan dikawasan perbatasan negara, adalah tugas dan kewajiban BNPP, yang secara intens melaksanakan koordinasi dengan mitra-mitranya sehingga terwujud pembangunan di kawasan perbatasan negara,” ujarnya.
Ditambahkan, RPJMN 2025-2029 telah ditetapkan sebagai fondasi awal menuju Visi Indonesia Emas 2045, yakni mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu misi besar RPJMN adalah memperkuat pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, termasuk kawasan perbatasan negara.
Kabupaten MBD sendiri memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut. MBD terdiri dari 48 pulau, 17 pulau diantaranya berpenghuni, dan 6 pulau-pulau kecil terluar yang juga berpenghuni serta berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.
“Potensi kelautan, perikanan, serta budaya maritim yang kita miliki sangat besar, namun kita juga menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur, akses transportasi antar pulau, layanan pendidikan dan kesehatan, serta aktivitas lintas batas yang membutuhkan pengawasan ketat,” katanya.
MBD juga ditetapkan sebagai salah satu daerah prioritas nasional karena memiliki 15 Kecamatan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan, yang merupakan kecamatan delineasi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) Ilwaki, yang sebelumnya dikenal dengan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN)
“Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di wilayah kita sangat besar, dan kita berkewajiban memastikan implementasi kebijakan ini, berjalan tepat sasaran dan dapat terukur tingkat perkembangannya dengan baik,” katanya.
Dalam kerangka inilah IPKP berperan penting. IPKP bukan sekadar angka, tetapi harapan saya pengukuran IPKP merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan di wilayah perbatasan berjalan efektif dan merata.
Mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan pembangunan agar lebih tepat sasaran dan mewujudkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan di semua bidang, memastikan adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Wilayah perbatasan kita, adalah garda terdepan bangsa. Wajah masyarakat MBD adalah wajah Indonesia di hadapan dunia. Maka kita semua harus bersinergi dan terintegrasi dalam melaksanakan pembangunan agar masyarakat di pulau-pulau terluar dapat menikmati pelayanan dasar yang layak, listrik, air bersih, pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, serta peluang ekonomi yang adil.
Melalui rapat koordinasi itu, dia berharap data yang dihimpun akurat, indikator yang digunakan relevan, dan langkah-langkah yang dihasilkan dapat memberi manfaat nyata. Dengan begitu, IPKP dapat menjadi pijakan yang kuat untuk percepatan pembangunan Maluku Barat Daya sekaligus memperkuat kontribusi kita menuju Indonesia Emas 2045. (LB-01)
