Kairatu, Lintas-Berita.com, – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat meluncurkan baju adat daerah sebagai bagian dari penguatan identitas budaya dan kearifan lokal.
Baju adat khas SBB itu mengangkat identitas ekologis dan sejarah lokal, melalui motif kayu putih dan burung endemik yang hidup di wilayah tersebut.
Peluncuran awal busana adat itu ditandai dengan pemakaian perdana oleh Ketua Tim Penggerak PKK SBB, Yenni Rosbayani Rasmi, pada rapat paripurna peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 kabupaten tersebut di gedung DPRD sementara Kairatu, Rabu, 8 Januari 2026.
Yenni Rosbayani mengatakan, busana adat tersebut dirancang dengan pendekatan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.
Pada tahap awal, pemerintah daerah baru memperkenalkan satu motif utama, sementara peluncuran lengkap, termasuk pengenalan keseluruhan ragam motif, dijadwalkan pada acara doa syukur HUT kabupaten.
“Motif utama yang diangkat adalah kayu putih, yang selama ini menjadi identitas khas Seram Bagian Barat,” ujar Yenni.
Selain kayu putih, desain baju adat juga memuat motif burung hijau endemik yang habitat alaminya berada di SBB. Burung tersebut dipilih sebagai simbol kekayaan hayati sekaligus kebanggaan daerah.
Dalam rancangan busana itu juga disematkan unsur tiga batang air yang merepresentasikan sejarah serta filosofi kehidupan masyarakat setempat.
Seluruh elemen tersebut, kata Yenni, dirangkai sebagai bentuk penghormatan terhadap alam, sejarah, dan identitas kultural masyarakat Seram Bagian Barat.
Ia menambahkan, peluncuran baju adat tidak hanya dimaknai sebagai penguatan identitas budaya, tetapi juga bagian dari upaya mendorong manfaat nyata bagi masyarakat, seiring dengan program pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan.
Dalam kesempatan itu, Yenni juga menyampaikan laporan kinerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Seram Bagian Barat selama delapan hingga sembilan bulan masa kerja, yang telah disampaikan kepada PKK Provinsi Maluku.
Salah satu fokus utama TP-PKK saat ini adalah sektor kesehatan, terutama dukungan terhadap kegiatan pos pelayanan terpadu yang kini mengacu pada enam standar pelayanan minimal.
Menurut dia, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak menjadi prioritas, sejalan dengan agenda pembangunan jangka panjang nasional. Program yang dijalankan tidak hanya bersifat pendataan, tetapi juga disertai bantuan langsung kepada masyarakat agar dampaknya dapat dirasakan.
Ke depan, TP-PKK bersama pemerintah daerah berencana memperluas program edukasi kesehatan ke sekolah-sekolah, termasuk pencegahan pergaulan bebas dan HIV/AIDS, dengan melibatkan peran orang tua serta pemeriksaan kesehatan pra dan pascanikah sebagai langkah pencegahan dini. (LB-04)
