Tiakur, Lintas-berita.com,- Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Th. Noach menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah, yang digelar pemerintah pusat, Kamis, 15 Januari 2026.
Rakornas berlangsung di Ballroom Hotel Pullman Jakarta Central Park, dan diikuti kepala daerah serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah. Bupati Noach hadir didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik MBD.
Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan pelaksanaan urusan pemerintahan umum dengan program prioritas nasional dan arah pembangunan yang tertuang dalam Asta Cita Presiden.
Di sela kegiatan, Benyamin Noach menyebut rakornas berperan penting dalam memastikan kebijakan dan program di daerah berjalan searah dengan agenda nasional.
Menurut dia, urusan pemerintahan umum memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas politik, ketenteraman masyarakat, serta penguatan persatuan nasional.
“Rakornas ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif,” kata Noach.
Ia menambahkan, kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memiliki peran sentral dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Karena itu, program di daerah diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan terintegrasi dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.
Rakornas juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah, termasuk upaya deteksi dini potensi konflik sosial, penguatan ketahanan nasional, serta koordinasi penanganan isu-isu strategis.
Rakornas tersebut dibuka oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik.
Ia menekankan bahwa kepemimpinan pemerintahan di daerah tidak hanya menyangkut urusan pemerintahan umum, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, termasuk penguatan wawasan kebangsaan, kehidupan demokrasi, dan ketertiban umum. (LB-01)
