Tiakur, Lintas-berita.com, – Pemerintah mulai menandai kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan memasang patok batas lahan di Desa Klis, Kecamatan Pulau Moa.
Sekolah tersebut direncanakan berdiri di atas lahan seluas hampir delapan hektare yang berada di jalur Klis–Syota hingga akses Bandara Werwaru.
Pemasangan patok dilakukan pada Senin, 19 Januari 2026, bersamaan dengan peninjauan lokasi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah kabupaten, serta unsur masyarakat adat setempat.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Djalaluddin Salampessy, mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024–2025 yang masuk dalam proyek strategis nasional sektor pendidikan.
Menurut dia, program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Program ini harus didukung bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Pemerintah pusat telah menetapkan standar pembangunan dan pendanaannya,” kata Salampessy di lokasi kegiatan.
Ia menyebutkan nilai investasi pembangunan sekolah tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar. Karena itu, ia menekankan pentingnya kepastian administrasi pertanahan agar proses pembangunan tidak terhambat.
Sekolah Rakyat yang akan dibangun di MBD dirancang berbentuk sekolah berasrama. Penerimaan peserta didik difokuskan pada keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan kriteria desil satu hingga desil lima.
Proses seleksi akan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan, Badan Pusat Statistik, serta tim sosial tingkat kabupaten.
Selain fungsi pendidikan, Salampessy menilai keberadaan sekolah tersebut berpotensi memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, termasuk peluang bagi pelaku usaha mikro dan keterlibatan tenaga kerja lokal selama proses pembangunan dan operasional sekolah.
Lahan yang disiapkan untuk proyek tersebut berkisar antara 7,63 hingga 8 hektare. Di dalam kawasan sekolah nantinya akan dibangun berbagai fasilitas pendukung, seperti asrama, lapangan olahraga, serta sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klis, Megi Kwuwulay, mengatakan masyarakat setempat mendukung penuh rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut.
Ia menyebutkan lahan yang dipatok merupakan bentuk hibah masyarakat Desa Klis kepada pemerintah untuk kepentingan pendidikan.
“Ini adalah komitmen masyarakat agar anak-anak dari keluarga yang kurang mampu memiliki akses pendidikan yang lebih baik,” ujarnya.
Pemasangan patok lahan diakhiri dengan prosesi adat oleh pemangku adat Desa Klis dan doa bersama sebagai penanda dimulainya tahapan awal pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah tersebut. (LB-01)
