Ambon, Lintas-Berita.com, – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengusulkan delapan kawasan pesisir sebagai lokasi pengembangan kampung nelayan modern dalam Program Kampung Nelayan Merah Putih tahun 2026.
Usulan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi program yang digelar Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah daerah di Ambon, Rabu, 11 Maret 2026.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat sektor perikanan tangkap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan kawasan nelayan yang terintegrasi.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan program tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi kelautan di wilayah kepulauan seperti Maluku.
Menurut dia, daerah dengan potensi perikanan yang besar membutuhkan dukungan program terintegrasi dari pemerintah pusat agar pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.
“Program ini diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan tangkap sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Maluku,” kata Hendrik dalam kegiatan tersebut.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif menjelaskan, program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas nelayan.
Menurut dia, konsep kampung nelayan modern dibangun secara terpadu dari hulu hingga hilir dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan.
Fasilitas tersebut antara lain pembangunan dermaga atau tambatan perahu yang layak, pabrik es, gudang beku (cold storage), serta pusat docking atau perbaikan kapal.
Selain itu, kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan tempat pelelangan ikan yang higienis, sentra kuliner berbasis hasil laut, serta kios koperasi bagi nelayan.
Dari sisi lingkungan dan sosial, kawasan nelayan modern tersebut dirancang memiliki sistem drainase, instalasi pengolahan air limbah, penataan rumah nelayan, menara pandang, hingga balai pelatihan bagi masyarakat pesisir.
“Program ini juga mendorong penggunaan teknologi dan peralatan penangkapan ikan yang lebih modern, termasuk perahu bermesin agar nelayan dapat menjangkau wilayah penangkapan yang lebih luas,” kata mantan Kapolda Maluku itu.
Ia menambahkan daerah yang ingin mengusulkan wilayahnya sebagai Kampung Nelayan Merah Putih harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan serta ketersediaan lahan yang tidak dalam sengketa.
Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan serta pemeliharaan fasilitas yang akan dibangun di kawasan tersebut.
Bupati MBD Benyamin Noach mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan delapan lokasi kampung nelayan untuk program tersebut pada 2026.
Lokasi-lokasi tersebut nantinya akan diverifikasi oleh tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum ditetapkan sebagai kawasan pengembangan.
“Untuk tahun 2026 kami mengusulkan delapan lokasi Kampung Nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya yang akan diverifikasi oleh KKP. Sebelumnya pada 2025 sudah ada dua lokasi yang telah selesai diverifikasi,” kata Benyamin.
Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung implementasi program tersebut, termasuk menyiapkan lokasi serta memperkuat koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
Menurut Benyamin, pengembangan kampung nelayan modern diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Maluku Barat Daya.
Forum sosialisasi dan koordinasi tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026.
Dalam pertemuan itu turut dibahas rencana survei lokasi yang akan dilakukan oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta berbagai aspek teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan. (LB-01)
