Ambon, Lintas-berita.com, — Pemerintah Kota Ambon mulai menyiapkan strategi baru dalam menghadapi persoalan sampah yang terus meningkat. Dengan volume sampah mencapai sekitar 250 ton per hari, Pemkot mendorong pengelolaan berbasis inovasi dan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pola pengangkutan dan pembuangan konvensional.
Langkah tersebut dilakukan melalui program penelitian bertajuk “Advancing an Equitable and Just Energy Transition in Ambon through Community-Based Waste Innovation and Inclusive Education” yang resmi dimulai melalui Kick-off Meeting dan Stakeholder Coordination Meeting, di Ruang Rapat Vlissingen Balai Kota Ambon, Rabu (17/6/2026).
Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Ambon, Universitas Katolik Soegijapranata, Macquarie University Australia, Politeknik Negeri Ambon, Institut Tifa Damai Maluku, serta sejumlah organisasi masyarakat dan komunitas lokal.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan, persoalan sampah menjadi salah satu tantangan besar yang membutuhkan kerja bersama. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kita menghadapi tantangan yang luar biasa dalam berbagai aspek. Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi agar persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Bodewin.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kota Ambon masih berada dalam kategori daerah dalam pembinaan terkait pengelolaan sampah. Pemerintah kota terus melakukan pembenahan melalui peningkatan sarana prasarana, pengadaan armada pengangkutan sampah, serta penguatan kapasitas aparatur.
Namun, Bodewin menilai penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan memperbanyak armada pengangkut atau memperluas tempat pembuangan akhir (TPA). Dibutuhkan perubahan pola pengelolaan dengan memanfaatkan teknologi dan mengolah sampah sejak dari sumbernya.
“Kalau hanya menampung, mengangkut, dan membuang ke TPA, kita hanya memindahkan masalah. Karena itu, kita harus mulai berpikir bagaimana sampah dapat dikelola dari hulu,” katanya.
Salah satu upaya yang disiapkan Pemkot Ambon adalah penerapan teknologi pengelolaan sampah melalui Material Recovery Facility (MRF) dan Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi tersebut memungkinkan sampah dipilah dan diolah menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan kembali, termasuk sebagai sumber energi alternatif.
Menurut Bodewin, pengelolaan sampah berbasis energi bukan hanya berkaitan dengan nilai ekonomi, tetapi juga bagaimana mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah.
Ia mencontohkan pengalamannya saat melihat sistem pembangkit listrik berbasis sampah di Singapura. Meski energi yang dihasilkan bukan menjadi sumber utama kebutuhan listrik, konsep tersebut menunjukkan bahwa sampah dapat dikelola agar tidak menjadi beban lingkungan.
“Yang terpenting bukan hanya berapa besar energi yang dihasilkan, tetapi bagaimana sampah tidak lagi menjadi persoalan lingkungan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Ambon juga melihat adanya perubahan perilaku masyarakat dalam menyikapi persoalan sampah. Menurut Bodewin, saat ini mulai muncul berbagai komunitas yang secara mandiri melakukan pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing.
Ia mengatakan, gerakan masyarakat tersebut merupakan potensi yang harus diperkuat melalui edukasi dan dukungan teknologi.
“Sekarang masyarakat mulai saling mengingatkan dan banyak komunitas yang bergerak mengelola sampah. Kekuatan lokal ini harus kita dorong agar menjadi bagian dari solusi,” katanya.
Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, Pemkot Ambon berharap dapat menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan secara langsung di masyarakat, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah skala lingkungan.
Selain itu, hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai persoalan persampahan di Kota Ambon, sekaligus melahirkan rekomendasi kebijakan jangka panjang.
Kegiatan kick-off meeting menjadi langkah awal untuk menyatukan visi para pemangku kepentingan dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan mendukung agenda transisi energi di Kota Ambon.
Dengan pendekatan berbasis masyarakat, pemerintah berharap persoalan sampah tidak lagi hanya dipandang sebagai masalah kebersihan kota, tetapi sebagai peluang untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sumber daya baru bagi pembangunan daerah. (*/LB-03)
