Bupati MBD Siapkan Lahan Alternatif Jika Proyek LNG Masela Terkendala di Tanimbar

Blok Masela

Tiakur, Lintas-berita.com, — Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menyatakan kesiapan menjadi lokasi alternatif pembangunan fasilitas Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Blok Masela, apabila rencana pembangunan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menghadapi hambatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach di tengah munculnya polemik terkait persoalan lahan di kawasan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan fasilitas LNG darat Blok Masela.

Noach menyatakan, MBD siap mendukung keberlanjutan proyek strategis nasional tersebut agar tetap berada di wilayah Provinsi Maluku. Menurut dia, kepentingan utama bukan hanya pada satu daerah, tetapi pada manfaat ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat Maluku secara luas.

“Kalau Kepulauan Tanimbar memang bermasalah untuk pembangunan Onshore LNG Masela karena persoalan lahan, maka Kabupaten MBD siap seribu persen menjadi lokasi pembangunan fasilitas darat LNG Masela,” kata Noach saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, apabila pemerintah pusat memutuskan adanya pemindahan lokasi pembangunan fasilitas LNG, maka Pemkab MBD bersama masyarakat siap mendukung proses tersebut, termasuk penyediaan lahan yang dibutuhkan.

“Jika pemerintah pusat mempercayakan MBD sebagai lokasi Onshore LNG Masela, maka pemerintah kabupaten dan seluruh masyarakat tentunya akan dengan senang hati menyiapkan lahannya,” ujarnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan fasilitas Onshore LNG Masela di Kepulauan Tanimbar menghadapi perhatian publik setelah muncul keberatan dari sejumlah masyarakat, terkait persoalan kepemilikan dan penguasaan lahan di kawasan proyek.

Informasi yang dihimpun menyebutkan terdapat dugaan penguasaan lahan dalam jumlah besar oleh pengusaha pada area yang masuk dalam rencana pembangunan fasilitas LNG.

Namun, persoalan tersebut masih menjadi bagian dinamika penyelesaian lahan yang membutuhkan verifikasi serta penyelesaian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Polemik lahan itu dikhawatirkan dapat memengaruhi tahapan pengembangan Ladang Gas Abadi Blok Masela, terutama menjelang pelaksanaan pembangunan proyek yang telah lama dinantikan masyarakat Maluku.

Blok Masela merupakan salah satu proyek energi strategis nasional, yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah Maluku.

Bupati Noach mengingatkan, apabila persoalan lahan tidak segera diselesaikan, terdapat risiko proyek tersebut mengalami perubahan kebijakan, termasuk kemungkinan perubahan konsep pembangunan maupun pemindahan lokasi fasilitas.

Menurut dia, kehilangan proyek tersebut bukan hanya berdampak bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, tetapi juga bagi Provinsi Maluku secara keseluruhan.

“Jika persoalan lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi pertimbangan pemerintah pusat untuk memindahkan proyek ini ke provinsi lain, maka itu merupakan kerugian besar bagi Provinsi Maluku,” kata Noach.

Ia berharap seluruh pihak dapat mencari jalan keluar terhadap persoalan lahan secara terbuka, adil, dan sesuai aturan agar pembangunan Blok Masela dapat tetap berjalan di Maluku.

Pemerintah pusat saat ini terus mempersiapkan tahapan pengembangan Blok Masela yang telah menjadi salah satu proyek energi terbesar di Indonesia. Penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu faktor penting agar proyek tersebut dapat memasuki tahap pembangunan sesuai rencana. (LB-01)