Ambon, lintas-berita.com,- Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mempercepat pemerataan pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah terpencil, pulau-pulau kecil, kawasan terluar, dan perbatasan.
Pemerataan tersebut dinilai penting karena hingga kini masih terdapat masyarakat di sejumlah wilayah kepulauan yang menghadapi keterbatasan akses terhadap listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Maluku, Yunus Serang, mengatakan pemerataan pelayanan dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, pembangunan di Maluku tidak boleh hanya terpusat di wilayah perkotaan maupun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, wilayah terluar, dan daerah perbatasan mendapatkan pelayanan dasar yang layak.
“Fraksi Golkar meminta pemerintah mempercepat pemerataan pelayanan listrik, air bersih, telekomunikasi, pendidikan dan kesehatan,” kata Yunus kepada wartawan di Ambon, Jumat (28/8/2026).
Ia menilai akses terhadap pelayanan dasar merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di daerah.
Terlebih, kata Yunus, Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang tersebar di banyak pulau. Karena itu, faktor geografis tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pemerataan pembangunan.
“Pemerintah perlu memiliki strategi khusus yang menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan kondisi wilayah yang tersebar di banyak pulau,” ujarnya.
Dorong Penguatan Konektivitas Antarwilayah
Selain pelayanan dasar, Fraksi Golkar juga mendorong Pemprov Maluku memperkuat konektivitas laut, udara, dan darat.
Menurut Yunus, konektivitas yang baik merupakan fondasi penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi antarpulau.
“Pembangunan wilayah kepulauan, pulau-pulau kecil, wilayah terluar dan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Yunus mengatakan pemerataan infrastruktur dan pelayanan dasar juga akan berdampak terhadap upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, setiap program pembangunan yang dialokasikan melalui APBD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama mereka yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Fraksi Golkar berharap rekomendasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tetapi benar-benar ditindaklanjuti Pemprov Maluku dalam penyusunan maupun pelaksanaan program pembangunan berikutnya.
“Kebijakan pembangunan jangan hanya berorientasi pada capaian administratif, tetapi harus benar-benar menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat,” tegas Yunus.
Ia menambahkan, Fraksi Golkar akan terus menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Yang baik akan kita dukung. Yang belum baik akan kita koreksi. Yang harus diperbaiki akan kita ingatkan. Semuanya demi kepentingan Maluku,” tandasnya. (LB.04)
