BURU, Lintas-berita.com,-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui penguatan ekosistem keuangan inklusif di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.
Program tersebut menyasar masyarakat nelayan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Desa Waelihang, Kabupaten Buru, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buru Selatan.
Penguatan ekosistem keuangan dilakukan melalui Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang disinergikan dengan KNMP, serta melalui kolaborasi OJK bersama pemerintah daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan lembaga jasa keuangan.
EKI Terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih
Di Desa Waelihang, OJK Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Buru, pemerintah desa, lembaga jasa keuangan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru serta pemangku kepentingan lainnya meluncurkan Program EKI yang terintegrasi dengan KNMP.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan pengembangan EKI merupakan salah satu program kerja TPAKD Kabupaten Buru yang kemudian disinergikan dengan KNMP di Desa Waelihang.
Menurut Haramain, sinergi tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan, tabungan, perlindungan sosial hingga produk investasi.
“Rangkaian kegiatan launching Program Ekosistem Keuangan Inklusif pada hari ini diharapkan dapat menjadi pemantik dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan masyarakat desa, terutama Desa Waelihang.
Dengan akses produk lembaga jasa keuangan formal yang lebih mudah dan merata, semoga kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa dapat semakin meningkat,” ujar Haramain.
Sejumlah agenda digelar untuk mempertemukan masyarakat secara langsung dengan lembaga jasa keuangan, antara lain sosialisasi produk dan layanan keuangan, business matching, Aksi Inklusi Keuangan serta bimbingan teknis bagi nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru.
Melalui Aksi Inklusi Keuangan, masyarakat memperoleh akses terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan.
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sementara PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menyalurkan produk Mekaar Madani.
Di sektor tabungan, dilakukan pembukaan rekening TabunganKu dan Simpanan Pelajar (SimPel) melalui PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, serta pembukaan rekening SimPel melalui PT BPR Modern Express.
PT Pegadaian turut membuka akses Tabungan Emas, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan di tingkat desa tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan usaha, tetapi juga mencakup budaya menabung, investasi dan perlindungan sosial.
Pemkab Buru Dukung Perluasan Akses Keuangan
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Buru, M.Z. Effendy Rada, menyambut baik sinergi yang dilakukan OJK bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Buru berkomitmen untuk terus bersinergi dengan OJK, lembaga jasa keuangan serta seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses dan inklusi keuangan, termasuk di desa-desa dan kawasan pesisir.
Effendy juga mengajak masyarakat Desa Waelihang memanfaatkan berbagai program tersebut secara optimal untuk memperoleh akses permodalan dan layanan jasa keuangan yang dapat mendukung perkembangan ekonomi masyarakat maupun desa.
Dorong Pembiayaan UMKM di Buru Selatan
Penguatan akses keuangan juga dilanjutkan OJK Maluku di Kabupaten Buru Selatan melalui kegiatan Business Matching bagi pelaku UMKM.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Buru Selatan sebagai bagian dari program kerja TPAKD.
Business Matching menjadi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha, pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan. Selain membuka peluang akses pembiayaan, kegiatan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas usaha sekaligus memperkuat pemahaman pelaku UMKM mengenai pengelolaan keuangan.
“Masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga perlu terliterasi dengan baik untuk bertransaksi secara aman dan bijak serta terhindar dari berbagai modus kejahatan transaksi digital,” kata Haramain.
Dengan karakteristik wilayah yang tersebar hingga daerah terpencil, penguatan akses keuangan di Buru Selatan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor utama perekonomian daerah, khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan, termasuk komoditas kelapa, cengkeh dan kakao.
OJK Maluku mendorong agar inklusi keuangan tidak berhenti pada kepemilikan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi berlanjut pada pemanfaatan yang aman, tepat dan produktif.
Bangun Ekosistem Keuangan hingga Pelosok
Penguatan ekosistem keuangan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan hingga tingkat akar rumput dengan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik ekonomi masyarakat setempat.
Bagi masyarakat nelayan, akses pembiayaan dapat mendukung pengembangan usaha. Sementara bagi pelaku UMKM, akses terhadap lembaga jasa keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan usaha.
Karena itu, OJK Maluku terus mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dunia usaha dan masyarakat agar perluasan akses keuangan tidak berhenti pada tersedianya produk dan layanan, tetapi diikuti pemanfaatan yang aman, tepat dan produktif.
Dari Desa Waelihang hingga Kabupaten Buru Selatan, OJK Maluku terus memperkuat ekosistem keuangan yang semakin dekat dengan masyarakat, membuka akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan formal, serta mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi.
(LB.04)
