AMBON, Lintas-berita.com,– Sebanyak 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
Pelatihan yang berlangsung sejak 2 Agustus hingga 11 Desember 2026 tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Ambon memperkuat kapasitas kepemimpinan aparatur sekaligus mendorong lahirnya inovasi strategis yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, Senin (2/11/2026), di Ambon menjelaskan, keikutsertaan 17 pejabat tersebut merupakan langkah pengembangan kompetensi kepemimpinan yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan pentingnya profesionalitas, kompetensi, dan kinerja aparatur.
Menurutnya, PKN Tingkat II tidak sekadar bertujuan memenuhi standar kompetensi jabatan, tetapi juga membentuk pemimpin yang berintegritas, adaptif, inovatif, serta mampu mengelola perubahan dan membangun kolaborasi lintas sektor.
“Setiap peserta dituntut merancang dan mengimplementasikan proyek perubahan yang menjawab persoalan strategis organisasi, dengan tahapan jangka pendek, menengah, dan panjang serta hasil yang terukur,” jelas Lekransy.
Ia menambahkan, sejalan dengan transformasi pemerintahan digital, inovasi yang dikembangkan para pejabat juga didorong untuk memanfaatkan teknologi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, integrasi data, transparansi, serta kualitas pelayanan publik.
Upaya tersebut, lanjutnya, selaras dengan kebijakan nasional mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan keterpaduan layanan digital.
Dengan demikian, keikutsertaan 17 pejabat Pemkot Ambon dipastikan akan menghasilkan 17 proyek perubahan atau inovasi strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Proyek perubahan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi persyaratan pelatihan, tetapi dapat diterapkan, dikembangkan, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat.
Lekransy juga menyampaikan bahwa dalam waktu mendatang masyarakat akan menjumpai berbagai publikasi inovasi melalui media sosial, media daring, maupun kanal komunikasi resmi pemerintah.
Menurutnya, publikasi tersebut merupakan bagian dari sosialisasi, diseminasi informasi, serta upaya membangun dukungan dan kolaborasi dalam implementasi proyek perubahan, bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun promosi individu pejabat.
“Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan hanya pada jabatan yang diemban, tetapi pada kemampuan menghadirkan perubahan yang bermanfaat. Jabatan memiliki batas waktu, sementara inovasi yang baik harus terus hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, 17 inovasi yang dikembangkan para peserta PKN Tingkat II dapat menjadi kontribusi nyata dalam mendukung visi pembangunan Kota Ambon 2025–2029, yakni “Ambon Manise yang Inklusif, Toleran, dan Berkelanjutan.”
“PKN Tingkat II harus menjadi momentum melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu merumuskan gagasan, tetapi juga mewujudkannya menjadi solusi. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan diukur dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tutup Lekransy. (LB.01)
