AMBON, Lintas-Berita.com,- Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan bahwa penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus melalui mekanisme dan prosedur resmi sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin menyusul hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Ambon terhadap dugaan penggunaan SK kenaikan pangkat tidak sah atau bodong oleh sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Menurut Bodewin, proses kenaikan pangkat ASN saat ini telah menggunakan sistem aplikasi. Seluruh dokumen persyaratan wajib diunggah untuk selanjutnya diverifikasi dan dinilai oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Dulu, sebelum menggunakan aplikasi, seluruh berkas persyaratan dikumpulkan secara manual dan dibawa ke BKN Regional di Makassar. Namun, sekarang tidak perlu lagi. Semua dokumen cukup diunggah melalui aplikasi, kemudian BKN yang melakukan penilaian,” jelasnya.
Ia menjelaskan, apabila seluruh persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan, BKN akan menerbitkan Pertimbangan Teknis (Pertek) sebagai dasar penerbitan SK kenaikan pangkat.
Tanpa adanya Pertek resmi dari BKN, penerbitan SK kenaikan pangkat tidak dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah.
“Kalau mengikuti mekanisme resmi, pasti ada Pertek. Di dalam Pertek itu dijelaskan apakah yang bersangkutan memenuhi syarat untuk naik pangkat atau belum. Jika memenuhi syarat, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang dapat menandatangani SK kenaikan pangkat,” ujarnya.
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, ditemukan sejumlah SK yang diduga tidak diproses melalui mekanisme tersebut. Bahkan, nomor Pertimbangan Teknis yang tercantum dalam dokumen tersebut dipertanyakan karena tidak pernah diterbitkan oleh BKN.
“Yang ini tidak melalui mekanisme resmi. Perteknya diduga palsu, kemudian dibuat nomor Pertek sendiri dan selanjutnya dicetak SK. Karena itu, BKN mempertanyakan dokumen tersebut sebab Pertek yang tercantum tidak pernah dikeluarkan oleh BKN,” tegas Bodewin.
Ia menambahkan, hasil pemeriksaan Inspektorat menyimpulkan bahwa SK-SK tersebut tidak diterbitkan melalui mekanisme dan prosedur administrasi kepegawaian sebagaimana mestinya.
Terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak, Bodewin mengatakan Inspektorat sejauh ini masih melakukan pemeriksaan administrasi dengan menguji data dan keterangan yang diperoleh.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon akan mengoordinasikan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Inspektorat hanya melakukan pemeriksaan dan menguji data-data yang dimasukkan. Untuk menentukan apakah ada unsur pelanggaran hukum atau tidak, itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Karena itu, persoalan ini akan kami koordinasikan dan serahkan kepada APH,” katanya.
Lebih lanjut, Bodewin mengungkapkan bahwa pada awalnya laporan mengenai dugaan SK kenaikan pangkat bodong yang diterima masih terbatas. Namun, setelah Pemerintah Kota Ambon mengumumkan persoalan tersebut secara terbuka dan meminta ASN melaporkan dokumen yang mencurigakan, jumlah temuan meningkat menjadi 45 orang.
Ia meminta ASN yang merasa memiliki SK kenaikan pangkat bermasalah atau mengetahui adanya dokumen yang diduga tidak sah agar segera melaporkannya kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon untuk diperiksa lebih lanjut oleh Inspektorat.
“Kami ingin semua persoalan ini diproses dengan baik. Karena itu, kalau ada ASN yang memiliki informasi atau merasa mendapatkan SK bodong, segera laporkan ke BKPSDM supaya bisa diaudit oleh Inspektorat,” imbaunya.
Bodewin juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam administrasi kepegawaian, khususnya pada tingkat organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, pengurusan kenaikan pangkat harus dilakukan secara berjenjang, dimulai dari pengelola kepegawaian pada masing-masing OPD sebelum diteruskan kepada BKPSDM.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa akses terhadap aplikasi kepegawaian, termasuk akun Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan MyASN, bersifat pribadi. Karena itu, setiap ASN wajib menjaga kerahasiaan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) masing-masing.
“Setiap ASN memiliki akun dan password sendiri. Tidak boleh sembarang orang menggunakan atau mengakses akun tersebut. Karena itu, kita harus memastikan bahwa seluruh proses pengurusan kepegawaian dilakukan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku,” tutupnya. (LB.01)
