Tiakur, Lintas-berita.com, – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mendorong pelaku usaha lokal memaksimalkan Program Tol Laut pada 2026 untuk menjaga kelancaran distribusi barang sekaligus menekan disparitas harga di wilayah kepulauan.
Dorongan itu disampaikan dalam rapat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan Tol Laut yang digelar di Kantor Bupati Maluku Barat Daya, Jumat, 23 Januari 2026. Rapat tersebut membahas kesiapan trayek, kuota kontainer, hingga kendala yang dihadapi pengguna jasa.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM MBD, William Renjaan, mengatakan pada 2026 terdapat dua trayek Tol Laut yang melayani wilayah ini, yakni Trayek T-12 dan T-16 dengan pelabuhan pangkalan Tanjung Perak, Surabaya.
Trayek T-12 melayani rute Tanjung Perak–Kisar–Letti–Moa–Ilwaki–kembali ke Tanjung Perak. Adapun Trayek T-16 melayani rute Tanjung Perak–Tepa–Larat–kembali ke Tanjung Perak. Kedua trayek dijadwalkan beroperasi satu kali setiap bulan sepanjang tahun.
Pemerintah menetapkan kuota kontainer Tol Laut 2026 dengan rincian Pelabuhan Kisar 10 kontainer, Letti 6 kontainer, Moa 25 kontainer, Ilwaki 3 kontainer, dan Tepa 7 kontainer. Setiap kontainer memiliki kapasitas angkut hingga 20 ton.
Menurut Renjaan, jenis barang yang diangkut mencakup kebutuhan pokok dan barang penting, seperti beras, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging, telur, ikan, pupuk, gas elpiji 3 kilogram, semen, dan bahan bangunan.
Selain itu, Tol Laut juga melayani pengiriman obat-obatan, makanan kemasan, perlengkapan rumah tangga, serta pakan ternak dan ikan. Namun, keterbatasan kuota menjadi salah satu tantangan.
Biaya sewa kontainer berada pada kisaran Rp 8,1 juta hingga Rp 8,5 juta per kontainer. Dengan jumlah pengguna jasa sekitar 85 consignee, kuota yang tersedia dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan.
“Sebagian besar pengusaha lokal hanya mampu membiayai satu sampai dua kontainer dalam satu trayek. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan kuota agar distribusi barang lebih merata,” kata Renjaan.
Pemerintah daerah berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan subsidi Tol Laut secara optimal untuk menjaga ketersediaan barang dan menekan selisih harga antara Maluku Barat Daya dan wilayah lain. (LB-01)
