AMBON, Lintas-berita.com,- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Maluku menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku, yakni Pengembangan Blok Masela, Pembangunan Bendungan Wayapo, dan Maluku Integrated Port, melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal agar mampu mengisi peluang kerja yang tercipta.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku, M. Rizal Latukonsina, dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu (22/7/2026).
Menurut Latukonsina, kehadiran tiga proyek berskala nasional tersebut menjadi momentum penting bagi Maluku untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menekan angka pengangguran dan kemiskinan.
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, investor, perguruan tinggi, hingga masyarakat, perlu bersinergi agar manfaat proyek dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Maluku.
“Keberhasilan proyek-proyek ini membutuhkan dukungan semua pihak. Ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan pekerjaan baru, sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat dan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku dalam mempercepat pembangunan daerah,” ujar Latukonsina.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan utama yang harus segera diatasi adalah kesiapan tenaga kerja lokal agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Untuk itu, Disnaker akan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM melalui berbagai program pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, serta pengembangan keterampilan teknis maupun nonteknis.
“Kami ingin putra-putri Maluku menjadi tenaga kerja yang siap pakai, memiliki sertifikasi kompetensi, dan mampu bersaing untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada proyek Blok Masela, Bendungan Wayapo, maupun Maluku Integrated Port,” jelasnya.
Selain peningkatan kompetensi, Disnaker juga akan memperkuat koordinasi dengan perusahaan pelaksana proyek, lembaga pelatihan kerja, dan institusi pendidikan guna menyelaraskan kebutuhan industri dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia di daerah.
Latukonsina menambahkan, Disnaker tidak hanya berperan dalam menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai regulator di bidang ketenagakerjaan.
Pengawasan terhadap pelaksanaan hubungan industrial, perlindungan hak pekerja, serta pemenuhan kewajiban perusahaan akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Ketika tenaga kerja lokal telah terserap di proyek-proyek tersebut, kami akan memastikan hak dan kewajiban pekerja maupun pemberi kerja berjalan sesuai regulasi. Perlindungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta kepastian hukum menjadi bagian dari tanggung jawab kami agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan,” tegasnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Disnaker Provinsi Maluku optimistis kehadiran tiga Proyek Strategis Nasional tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur dan investasi di Maluku, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.(LB.04)
