Tiakur, – Lintas-Berita.Com_Sejak 2005 berdirinya perusahaan BTR/BKP belum ada kontribusi nyata terhadap masyarakat Wetar secara keseluruhan, setelah beroperasi belasan tahun di Tempat itu lebih khusus dua Desa yang selalu jadi fokus (Lurang dan Uhak), mulai dari infrastruktur warna dua Desa setempat biasa-biasa saja ketiban desa lain yang tidak sama sekali perusahaan bantu jauh lebih Maju dari dua desa tersebut.
Dalam wawancara Mantan sekretaris Perhimpunan Pemuda Pelajar wetar dan lirang (P3WL) ARIANTO MABAHA melalui Via tlf selasa (09/11/21). Mengatakan bahwa, Perusahaan juga selalu fokus dalam membantu anak-anak dari dua desa itu (lebih prioritaskan anak-anak Tuan tanah) selalu mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di Kupang, Ambon, Makassar dan sekitarnya. Tapi tidak kepada desa lain, ini ada apa padahal kita sama-sama orang Wetar.
Lanjutnya, Perekrutan tenaga kerjapun sampai sekarang selalu jadi polemik karena lebih banyak pekerja dari luar Wetar yang selalu di prioritaskan ketimbang masyarakat Wetar sendiri, Masuk kerja pun harus kantongi rekomendasi dari Kepala Desa setempat, hal menjadi salah satu persyaratan untuk bekerja, Bagi kami (P3WL) ini hal yang tidak sesuai peraturan/regulasi.
Dikatakannya, Kami selalu mendengar bisikan dari Adik-adik di lingkaran tambang yang biasa melamar untuk bekerja. Tegas kepada Desa setempat yang mau kerja harus Kerja desa/Kerja rumah warna dulu, baru bisa dapat rekomendasi desa untuk bekerja di perusahaan. Ini hal yang konyol menurut kami.
“Adapun komitmen yang pernah di bangun oleh BKP BTR Edi Widodo dengan komisi A DPRD Provinsi Maluku diruang paripurna, Senin 22/7/2019. Berdasarkan wilayah kerja Provinsi Maluku, sehingga mereka bersepakat untuk membuka kantor BKP BTR di Ambon tetapi Sampai saat ini komitmen yang pernah di bangun tidak ada kejelasan apapun.
Menurutnya, Kehadiran tambang harunya membantu masyarakat dan Negara. Sudah belasan tahun perusahaan beroperasi Tapi kalian tidak pernah mengembangkan apa-apa disana. Yang dikembangkan adalah perut dan rumah kalian sendiri. Kami meminta dengan tegas eksekutif dan Legislatif harus lebih jeli dan tegas untuk mengawasi proses beroperasi tambang. Dalam waktu dekat juga kami akan meminta pertanggungjawaban (Corporate Social Responsibility – CSR) melalui Komisi A DPRD Provinsi Maluku.
16 TAHUN PERUSAHAAN BTR/BKP BEROPERASI, WETAR TETAP MISKIN!!!
Tiakur, – Sejak 2005 berdirinya perusahaan BTR/BKP belum ada kontribusi nyata terhadap masyarakat Wetar secara keseluruhan, setelah beroperasi belasan tahun di Tempat itu lebih khusus dua Desa yang selalu jadi fokus (Lurang dan Uhak), mulai dari infrastruktur warna dua Desa setempat biasa-biasa saja ketiban desa lain yang tidak sama sekali perusahaan bantu jauh lebih Maju dari dua desa tersebut.
Dalam wawancara Mantan sekretaris Perhimpunan Pemuda Pelajar wetar dan lirang (P3WL) ARIANTO MABAHA melalui Via tlf selasa (09/11/21). Mengatakan bahwa, Perusahaan juga selalu fokus dalam membantu anak-anak dari dua desa itu (lebih prioritaskan anak-anak Tuan tanah) selalu mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi S1 di Kupang, Ambon, Makassar dan sekitarnya. Tapi tidak kepada desa lain, ini ada apa padahal kita sama-sama orang Wetar.
Lanjutnya, Perekrutan tenaga kerjapun sampai sekarang selalu jadi polemik karena lebih banyak pekerja dari luar Wetar yang selalu di prioritaskan ketimbang masyarakat Wetar sendiri, Masuk kerja pun harus kantongi rekomendasi dari Kepala Desa setempat, hal menjadi salah satu persyaratan untuk bekerja, Bagi kami (P3WL) ini hal yang tidak sesuai peraturan/regulasi.
Dikatakannya, Kami selalu mendengar bisikan dari Adik-adik di lingkaran tambang yang biasa melamar untuk bekerja. Tegas kepada Desa setempat yang mau kerja harus Kerja desa/Kerja rumah warna dulu, baru bisa dapat rekomendasi desa untuk bekerja di perusahaan. Ini hal yang konyol menurut kami.
“Adapun komitmen yang pernah di bangun oleh BKP BTR Edi Widodo dengan komisi A DPRD Provinsi Maluku diruang paripurna, Senin 22/7/2019. Berdasarkan wilayah kerja Provinsi Maluku, sehingga mereka bersepakat untuk membuka kantor BKP BTR di Ambon tetapi Sampai saat ini komitmen yang pernah di bangun tidak ada kejelasan apapun.
Menurutnya, Kehadiran tambang harunya membantu masyarakat dan Negara. Sudah belasan tahun perusahaan beroperasi Tapi kalian tidak pernah mengembangkan apa-apa disana. Yang dikembangkan adalah perut dan rumah kalian sendiri. Kami meminta dengan tegas eksekutif dan Legislatif harus lebih jeli dan tegas untuk mengawasi proses beroperasi tambang. Dalam waktu dekat juga kami akan meminta pertanggungjawaban (Corporate Social Responsibility – CSR) melalui Komisi A DPRD Provinsi Maluku.
