Nono Sampono : ANP Jawab Kebutuhan Ekonomi Wilayah Indonesia Timur
Ambon, Lintas-Berita.com_ Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengungkapkan Ambon New Porth bisa menjawab kebutuhan ekonomi Wilayah Indonesia bagian timur.
“ANP merupakan kebutuhan negara sebagai pelabuhan Hub, pusat logistik wilayah timur dan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi,”kata Sampono Kamis(05/01/23) di Ambon.
Menurut Sampono, belum terlaksana ANP bukan soal persoalan tanah dan lainnya yang paling signifikan untuk proyek ini tidak berjalan.
“Namun pandangan (Beta) bagaimana pusat yang menentukan kebijakan ditingkat pusat sepertinya enggan untuk saat ini dimunculkan,”katanya.
Diakatakannya, Dalam hubungan Komunikasi dengan pemerintah pusat khususnya dengan Pa Luhut panjaitan terhadap alasan yang beredar hingga pemerintah pusat enggan menjalankan proyek ANP.
Ketika dilakukan cek demikian
adanya,”kata Nono Sampono.
“Di seluruh Maluku katannya Ada gunung api terbesar disitu, tidak benar,” ungkapnya. Lanjut menurutnya di seluruh Maluku ada gunung api, tetapi selama ini tidak ada masalah disana,, baik musim barat musim timur aman-aman saja adapun masalah tanah itu adalah masalah lain,”terang Sampono.
Ia menjelaskan, simpul utama ANP saat ini ada di Wai dan itu yang sudah di desain dalam satu konsep .
“Didalam konsep tersebut terbaca bahwa Bandara Pattimura juga akan diperpanjang sehingga pesawat berbadan lebar bisa lending (Mendarat) disana, dan sebagai percepatan dorongan untuk logistik.
, “Apakah itu berkaitan dengan LIN, apakah nanti ada jalan yang bisa dilalui dari Liang, langsung ke Laha sehingga jalur logistik tidak mengganggu jalur lalulintas yang selama ini dipakai ” Tuturnya.
Selain itu,parawisata pun akan ikut dibangun dalam proyek ini.
“Kita juga tidak berharap yang mau naik haji tidak harus ke Makasar lagi, namun cukup dari Ambon tidak perlu jauh -jauh ke Makasar langsung berangkat dari Ambon ,jadi ANP sebagai sesuatu yang terpadu,”ujarnya.
Terkait dengan komunikasi DPR RI, DPD RI dan pemerintah pusat kata Sampono, untuk masalah tersebut, menurutnya sudah terjawab dengan didatangkan beberapa Mentri termasuk pak Luhut.
“Kita membangun Komunikasi dengan pemerintah daerah namun saking sibuk sehingga tidak mau bertemu dengan wakilnya di Jakarta,”sebut Sampono.
Lanjut Nono, Bahkan sudah mengirimkan surat resmi atas nama teman -teman berdelapan.
“Secara protokol saya (Beta) lebih tinggi dari Mentri membuat surat resmi, faktanya sudah buat surat saat itu,namun saking dengan kesibukan belum bisa menerima kita tidak mengapa namun fungsi- fungsi pengawasan tetap jalan sayangnya belum sampai saat ini belum terjawab,”ujarnya.
Nono akui, terhadap persoalan LIN Belum memiliki payun hukum , kalaupun itu janji presiden.
“Jangankan UUD kepres sendiri saja belum turun dan ketika menemui pak Luhut, ketika dicek ternyata konsep kepres tersebut tertahan di Kementerian KKP semasa ibu susi ,”tandasnya.(LB.IR)
