Tiakur, Lintas-Berita.com,- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akan melaunching program pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, yang berlangsung di Kota Tiakur, Ibu Kota MBD, Rabu (04/8/24).
Ketua Bawaslu MBD, Nus Karlely dikonfirmasi di Tiakur, Rabu (4/9/2024) menyatakan peluncuran tahapan pengawasan pilkada merupakan salah satu tahapan penting untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa tahapan pilkada sementara berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Peluncuran ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu sebagai lembaga yang berwewenang mengawasi setiap tahapan pesta demokrasi dapat berjalan aman, lancar serta sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Menurut Karlely, peluncuran tahapan pengawasan pilkada serentak itu juga dibarengi dengan seruan kepada masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa dan para perangkatnya, Badan Permusyawaratan Desa, TNI dan Polri, pejabat BUMN, Pejabat BUMD serta pegawai yang dibiayai oleh APBN untuk tidak berpolitik praktis.
“Perlu ditegaskan bahwa ASN termasuk TNI-Polri, pemerintah desa dan perangkatnya tidak boleh berpolitik praktis apalagi mendukung pasangan calon kepala daerah tertentu,” ujarnya.
Peluncuran tahapan pengawasan itu juga sebagai salah satu tahapan penting untuk menciptakan pilkada yang damai, jujur, adil. “Soal pilihan itu masing-masing orang punya hak dan pilihan sendiri, tidak boleh ada intervensi apalagi karena paksaan,” tegasnya.
Dia menyatakan, pihaknya mendatangkan artis asal Ambon, Fresly Nikjuluw untuk menghibur masyarakat yang hadir saat peluncuran tahapan pengawasan pilkada di daerah berjuluk Kalwedo itu.
Di tempat yang sama Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi dan Diklat, Bawaslu Provinsi Maluku, Stevin Melay menyatakan kehadirannya di MBD untuk melakukan monitoring supervisi sekaligus juga menghadiri pelaksanaan kegiatan launching pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Stevin menambahkan monitoring yang dilakukan untuk memastikan seluruh jajaran pengawasan baik itu Bawaslu kabupaten maupun Panwas Kecamatan hingga pengawas kelurahan dan Desa, siap untuk mengawasi berbagai tahapan pilkada serentak sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024.
“Kehadiran Bawaslu Maluku untuk memberikan penguatan kapasitas bagi jajaran pengawas kelurahan dan desa di Kabupaten MBD. Ada 117 desa dan satu kelurahan, kami memberikan penguatan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga kemampuan secara teknik bagaimana teman-teman pengawas di tingkat kelurahan dan desa mampu melaksanakan tugas-tugas mereka secara baik,” ujarnya.
Ditanya tentang kehadiran Bupati Benjamin Thomas Noach dan Wakil Bupati Ary Kilikily serta forkopimda MBD pada peluncuran tahapan pengawasan. pilkada itu, Melvin menegaskan, keduanya masih aktif sebagai kepala daerah dan belum mengajukan cuti kendati keduanya telah mendaftarkan diri sebagai pasangan bakal calon di KPU MBD.
“Keduanya sudah mendaftar sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil Bupati. Prosesnya sementara berjalan dan belum ada penetapan pasangan calon. Kalau sudah ada penetapan maka keduanya harus cuti dari tugasnya sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah,” tegasnya.
Karena itu dia meminta masyarakat untuk tidak melihat kehadiran Bupati dan wakil bupati dalam perspektif yang negatif, karena semua dilakukan sesuai koridor dan ketentuan hukum yang berlaku. “Kehadiran keduanya jelas sebagai bupati dan wakil bupati aktif. Kami memastikan seluruh calon yang sedang mendaftar di KPU dan sedang dalam tahapan verifikasi administrasi akan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
“Bawaslu provinsi Maluku berharap tahapan pengawasan yang dilakukan Bawaslu kabupaten ini berdampak positif baik dalam rangka mendorong masyarakat bersama Bawaslu melakukan pengawasan partisipatif secara fakta mengingat pengawas ini mengalami kesulitan dari sisi personil, di bawaslu MBD jumlah tenaga pengawasnya sangat sedikit, misalkan di kabupaten hanya 3 pimpinan di kecamatan 3 orang dan di desa dan kelurahan hanya 1 orang dengan sisi geografis MBD yang penuh dengan pulau-pulau,” katanya.(LB.01)
