Ambon, Lintas-berita.com, – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, secara daring, Senin (17/3/2025).
Rakor yang berlangsung secara daring itu dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.
Gubernur yang mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, didampingi Wakil Gubernur, Abdullah Vanath dan Sekda Sadali Ie.
Rakor tersebut juga dihadiri Menteri transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Plt Sekjen Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, para Wakil Menteri beserta jajaran, serta Gubernur, Bupati, Wali Kota se-Indonesia.
Gubernur Hendrik Lewerissa memanfaatkan sesi tanggapan dan pernyataan untuk meminta perhatian pemerintah menggalakan transmigrasi lokal (translok) di provinsi berjuluk seribu pulau tersebut.
Permintaan tersebut dilandasi masalah kepadatan penduduk asli di kampung-kampung, terutama di pulau-pulau kecil.
Mantan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku itu, menyebutkan wilayah yang dipimpinnya tekah menjadi tuan rumah untuk transmigrasi nasional selama lebih dari 60 tahun, dan tercatat sudah puluhan ribu kepala keluarga transmigran yang masuk ke Maluku.
Dia tidak memungkiri keberadaan ppara transmigran turut berdampak menggerakan perekonomian di Maluku serta memberikan dampak positif yang sangat besar dan bermanfaat bagi kemajuan daerah ini.
“Tetapi karena pulau di Maluku kecil dan penduduk asli padat di kampung-kampung maupun negeri, maka dari itu kami lebih cenderung program translog digalakan di Maluku,” kata Hendrik menegaskan.
Hendrik Lewerissa juga menyatakan bahwa, dirinya sempat bertemu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait untuk membahas masalah perumahan bagi masyarakat di Maluku.
Dalam dialog itu, menurut Hendrik muncul gagasan tanah negara digunakan untuk membangun rumah bagin rakyat, dan menurutnya sangat menarik.
“Tetapi selain itu, eksisting perumahan yang ada di Maluku juga membutuhkan perhatian atau sentuhan lebih dari Kementerian PKP. Sementara data yang ada sudah siap, dan Kadis PKP Maluku akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak Kementerian,” ujar Hendrik.
Dia berharap berbagai masalah yang disampaikan, dapat menjadi bahas pertimbangan bagi para menteri untuk ditindaklanjuti, sehingga akan berdampak besar bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku. (LB-02)
